Transaksi KDKMP Tembus Rp56,8 Miliar, Penjualan Pupuk Paling Dominan
JAKARTA – Penjualan pupuk mendominasi aktivitas transaksi di jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sepanjang 2026. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes), nilai transaksi koperasi telah mencapai Rp56,8 miliar dengan pupuk menjadi komoditas yang menyumbang nilai penjualan terbesar.
Data Simkopdes yang diakses di Jakarta pada Jumat (17/07/2026) pukul 15.30 WIB mencatat sebanyak 54.316 transaksi telah berlangsung di jaringan KDKMP. Dari keseluruhan transaksi tersebut, pupuk NPK Phonska menjadi produk dengan nilai penjualan tertinggi, yakni Rp15,09 miliar dengan volume transaksi mencapai 8,17 juta.
Komoditas berikutnya yang mencatat nilai transaksi besar adalah pupuk Urea N 46 persen senilai Rp11,27 miliar dari volume transaksi sebesar 6,20 juta. Dominasi penjualan pupuk menunjukkan tingginya kebutuhan sektor pertanian yang dilayani melalui jaringan koperasi tersebut.
Selain pupuk, sejumlah kebutuhan pokok dan barang bersubsidi juga menjadi komoditas utama yang diperdagangkan. Minyak goreng Bimoli kemasan dua liter mencatat nilai transaksi Rp3,63 miliar, diikuti beras medium Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kemasan lima kilogram sebesar Rp2,49 miliar serta beras lainnya senilai Rp1,14 miliar.
Komoditas lain yang turut memberikan kontribusi terhadap nilai transaksi KDKMP meliputi Liquefied Petroleum Gas (LPG) tiga kilogram senilai Rp486 juta dan gula kemasan satu kilogram sebesar Rp284,78 juta.
Pemerintah berencana memperkuat peran KDKMP sebagai pusat distribusi berbagai barang bersubsidi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan keputusan tersebut merupakan tindak lanjut rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
“Insyaallah dalam waktu dekat akan dikeluarkan Peraturan Presiden untuk mengatur distribusi barang-barang bersubsidi,” kata Ferry, sebagaimana diberitakan Kompas, Jumat (17/07/2026).
Menurut Ferry, komoditas yang akan disalurkan melalui jaringan KDKMP meliputi LPG tiga kilogram, pupuk, minyak goreng, dan beras. Kebijakan tersebut diharapkan memperluas fungsi koperasi sebagai jalur distribusi kebutuhan pokok sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap barang bersubsidi.
Di sisi lain, pengembangan kelembagaan KDKMP juga terus berlangsung. Data Simkopdes menunjukkan hingga Jumat telah terbentuk 83.380 KDKMP di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60.783 koperasi telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).
Pembangunan gerai fisik koperasi juga terus menunjukkan perkembangan. Dari 38.050 lahan yang diajukan, sebanyak 35.856 lahan telah terverifikasi. Sebanyak 470 lokasi telah lolos verifikasi namun belum memulai pembangunan, 18.855 lokasi masih dalam proses pembangunan, sedangkan 16.531 gerai telah rampung sepenuhnya.
Perkembangan jumlah koperasi, pembangunan gerai, serta peningkatan nilai transaksi menunjukkan upaya pemerintah memperkuat peran KDKMP sebagai pusat distribusi barang bersubsidi sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah. []
Redaksi01
