UMKM Cirebon Didorong Naik Kelas, Bukan Sekadar Cari Modal

CIREBON – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Cirebon didorong untuk tidak lagi hanya berfokus pada transaksi harian, tetapi mulai membangun bisnis dengan tata kelola yang lebih kuat, perencanaan pertumbuhan yang terukur, dan jaringan pasar yang lebih luas. Penguatan kapasitas tersebut menjadi salah satu fokus dalam Regional Offline Akselerasi Wirausaha (AKSARA) Jawa Barat 2026 yang berlangsung di Kota Cirebon, Selasa (08/09/2026).

Sekitar 50 pelaku usaha dari berbagai sektor mengikuti kegiatan yang dibuka Wali Kota Cirebon Effendi Edo di Ruang Prabayaksa Gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Peserta berasal dari beragam bidang, mulai dari makanan dan minuman, ekonomi kreatif, perdagangan, jasa, hingga usaha berbasis inovasi.

Pelaksanaan kegiatan di Kota Cirebon dinilai menjadi kesempatan untuk mempertemukan pelaku usaha dengan pengetahuan, pendampingan, serta peluang jejaring yang dibutuhkan agar bisnis lokal dapat berkembang melampaui pasar daerah.

Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan pengembangan UMKM tidak semata-mata dapat diselesaikan melalui tambahan modal. Menurut dia, masih banyak pelaku usaha yang memiliki produk berkualitas, tetapi belum mempunyai sistem bisnis yang mampu menopang pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

“Pemerintah Kota Cirebon menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan Regional Offline AKSARA Jawa Barat 2026 di Kota Cirebon. Kegiatan ini menjadi ruang yang penting untuk memperkuat kapasitas wirausaha sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha kita,” ujar Wali Kota sebagaimana diberitakan Cirebon Kota, Selasa, (08/09/2026).

Effendi menilai posisi Kota Cirebon yang memiliki konektivitas kuat serta aktivitas perdagangan dan jasa yang berkembang menjadi modal penting bagi pertumbuhan kewirausahaan. Potensi tersebut terlihat dari berbagai sektor usaha yang tumbuh di tengah masyarakat, termasuk kuliner, perdagangan, ekonomi kreatif, jasa, dan bisnis berbasis inovasi.

Namun, potensi itu dinilai perlu diikuti pembenahan dari sisi internal usaha. Sejumlah pelaku UMKM masih menghadapi persoalan seperti pencatatan keuangan pribadi yang belum dipisahkan dari keuangan bisnis, belum memiliki target pertumbuhan yang terukur, serta keterbatasan dalam membaca perubahan pasar.

“Persoalan UMKM untuk naik kelas tidak selalu berakar pada minimnya modal. Banyak pelaku usaha kita yang produknya berkualitas, tetapi belum ditopang oleh sistem bisnis yang kokoh,” jelasnya.

Karena itu, pendampingan menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong transformasi pelaku usaha. Melalui AKSARA, pelaku usaha diharapkan dapat memperbaiki model bisnis, memastikan legalitas, meningkatkan kesiapan memperoleh pembiayaan, sekaligus membangun kemampuan untuk berkomunikasi dengan calon mitra dan investor.

“Momentum hari ini adalah ruang transisi. Kita ingin pelaku usaha bergeser dari sekadar menjalankan rutinitas transaksi harian menuju entitas ekonomi yang memiliki fondasi yang kuat, adaptif terhadap perubahan pasar, dan mempunyai proyeksi pertumbuhan yang terukur,” katanya.

Effendi menambahkan, ekosistem usaha yang sehat membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, tidak hanya permodalan. Akses informasi, legalitas, pembiayaan, mentor, pasar, dan jejaring juga diperlukan agar pelaku UMKM mempunyai peluang lebih besar untuk mengembangkan bisnis.

“Kami berkomitmen untuk terus menciptakan iklim yang kondusif bagi sektor usaha dan membuka ruang kolaborasi lintas instansi. Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai agenda satu hari, tetapi menghasilkan jaringan bisnis baru, pengetahuan manajerial yang bisa diterapkan, serta keberanian untuk mengeksekusi rencana pengembangan usaha,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat Dedi Taufik menegaskan bahwa peningkatan kapasitas pelaku usaha harus diikuti dengan pembukaan akses pasar. Ia menyebut sekitar 50 peserta AKSARA berasal dari berbagai klasifikasi usaha, seperti makanan dan minuman, ekonomi kreatif, platform digital, toko, fashion, kesehatan, pendidikan, akomodasi, industri, hingga pertanian.

“Bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi lokal, atau istilahnya gaspol, gunakan potensi lokal. Kalau ada event, gunakan potensi lokal yang ada di daerah tersebut,” kata Dedi.

Menurut Dedi, pelatihan tidak akan memberikan dampak maksimal apabila produk yang dihasilkan pelaku usaha tidak mendapatkan akses kepada konsumen. Karena itu, pendamping dan narasumber AKSARA didorong ikut menghubungkan produk peserta dengan pasar yang lebih luas, termasuk di luar Jawa Barat.

“Jadi bukan hanya memberikan materi, tetapi bagaimana kita sinkronisasikan produk yang sudah ada dengan market. Produk lokal dari Cirebon, Kuningan dan daerah lainnya harus bisa memiliki pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Ia juga melihat belanja pemerintah dapat dimanfaatkan sebagai salah satu stimulus bagi produk lokal. Kendati terdapat penyesuaian dalam belanja pemerintah, kebutuhan seperti merchandise dan perlengkapan kegiatan dinilai masih dapat menjadi ruang bagi produk UMKM sekaligus sarana memperkenalkan produk daerah.

Dedi berharap peserta AKSARA tidak berhenti sebagai pelaku usaha yang mampu mempertahankan bisnisnya. Pertumbuhan usaha diharapkan berlanjut hingga menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.

“Kita harus bangga dengan teman-teman yang hadir. Mereka bukan hanya menciptakan usaha untuk dirinya sendiri, tetapi diharapkan nantinya mampu menciptakan lapangan kerja baru, baik di bidang makanan dan minuman, ekonomi kreatif, digital, fashion maupun bidang lainnya,” tuturnya.

Kota Cirebon dinilai memiliki ruang yang besar untuk pengembangan kewirausahaan karena potensi ekonomi lokalnya yang beragam. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, mentor, dunia usaha, dan pihak terkait diharapkan dapat memperkuat ekosistem tersebut sehingga semakin banyak UMKM mampu memperluas pasar, meningkatkan skala bisnis, dan membuka kesempatan kerja baru.

“Harapannya, Jawa Barat memiliki semakin banyak wirausaha baru yang naik kelas. Ketika usaha berkembang, maka akan muncul kebutuhan tenaga kerja baru dan pada akhirnya memberikan dampak terhadap perekonomian daerah,” pungkasnya. []

Redaksi01