Takaichi Timbang Pemilu Kilat di Tengah Ketegangan Cina

JAKARTA – Wacana percepatan pemilu legislatif di Jepang kian menguat seiring munculnya sinyal dari lingkaran pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi. Sejumlah pembahasan internal yang dilaporkan media domestik memunculkan spekulasi bahwa pemungutan suara dapat digelar lebih awal dari jadwal, bahkan secepat Februari mendatang.

Isyarat tersebut datang dari mitra koalisi pemerintah. Pemimpin Partai Inovasi Jepang (Ishin), Hirofumi Yoshimura, menyebut pandangan Takaichi mengenai waktu pemilu telah memasuki “tahap baru”. Seusai pertemuan dengan perdana menteri pada Jumat (09/01/2026), Yoshimura mengaku tidak akan terkejut apabila pemerintah benar-benar mengambil langkah sebagaimana yang ramai diberitakan.

Menurut pemberitaan, opsi pemilu kilat pada 8 atau 15 Februari tengah dipertimbangkan secara serius. Jika terealisasi, pemilu tersebut akan menjadi ujian elektoral pertama bagi Takaichi sejak menjabat pada Oktober lalu. Pengamat menilai langkah ini berpotensi menjadi strategi politik untuk mengonversi tingkat kepuasan publik yang masih relatif tinggi menjadi legitimasi yang lebih kuat di parlemen.

Takaichi dikenal sebagai politikus konservatif dengan pendekatan kepemimpinan yang tegas. Sikap kerasnya terhadap Cina menjadi salah satu faktor yang menarik simpati pemilih sayap kanan. Namun, pendekatan tersebut juga memicu ketegangan diplomatik dengan Beijing, yang selama ini menjadi mitra dagang utama Jepang. Dinamika tersebut menempatkan isu politik luar negeri sebagai faktor penting dalam kalkulasi pemilu dini.

Meski spekulasi terus bergulir, Takaichi tetap berhati-hati dalam pernyataan publik. Dalam wawancara dengan NHK yang direkam pekan lalu, ia menolak mengonfirmasi apakah dan kapan pemilu akan digelar. Fokus utamanya, kata dia, masih tertuju pada pelaksanaan anggaran tambahan tahun fiskal berjalan serta pengesahan anggaran tahun depan.

“Saat ini, tantangan paling mendesak adalah memastikan masyarakat benar-benar merasakan dampak kebijakan stimulus untuk meredam tekanan inflasi,” ujar Takaichi.

Namun, kehati-hatian tersebut justru memunculkan kritik dari oposisi. Tetsuo Saito, pemimpin partai oposisi terbesar Komeito, menilai pemilu Februari berpotensi menghambat pengesahan anggaran sebelum akhir tahun fiskal pada Maret. Menurutnya, ketidakpastian politik dapat memperburuk kondisi ekonomi yang masih rapuh.

Anggaran senilai sekitar US$ 783 miliar yang diajukan Takaichi merupakan rancangan pertamanya sebagai perdana menteri. Anggaran tersebut menjadi fondasi utama agenda belanja besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Pasar keuangan pun merespons cepat isu pemilu dini, dengan melemahnya nilai yen setelah kabar tersebut mencuat.

Di sisi lain, inflasi pangan yang masih tinggi terus menekan konsumsi rumah tangga, meskipun ekonomi Jepang relatif mampu bertahan dari kenaikan tarif Amerika Serikat. Jika pengesahan anggaran utama tertunda, pemerintah berisiko harus mengajukan anggaran sementara, yang dapat menunda realisasi belanja publik.

Sinyal kesiapan pemilu juga muncul dari birokrasi. Kementerian Dalam Negeri Jepang disebut telah mengimbau komite pemilu daerah untuk bersiap menghadapi kemungkinan pemilu dini. Analis politik Shigenobu Tamura menilai langkah ini sebagai indikasi bahwa keputusan praktis mungkin sudah berada di tahap akhir.

Di luar persoalan domestik, hubungan Jepang–Cina menjadi faktor risiko tambahan. Beijing berpotensi membatasi ekspor logam tanah jarang, komoditas penting bagi industri Jepang. Ketegangan meningkat sejak pernyataan Takaichi pada November lalu mengenai potensi ancaman Cina terhadap Taiwan.

Takaichi menegaskan bahwa pembatasan ekspor sepihak melanggar protokol internasional. Jepang, menurutnya, akan menempuh jalur diplomatik sembari memperkuat kerja sama dengan negara-negara G7 untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara.

Secara hukum, pemilu legislatif Jepang berikutnya baru wajib digelar pada Oktober 2028. Namun, kemenangan dalam pemilu dini dapat memperkokoh posisi Takaichi di tengah koalisi yang saat ini hanya unggul tipis di majelis rendah dan masih minoritas di majelis tinggi. Februari pun berpotensi menjadi titik balik penting bagi masa depan politik Jepang. []

Siti Sholehah.