PM Jepang Bubarkan Parlemen, Taruhan Politik di Tengah Tekanan Ekonomi

JAKARTA – Keputusan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi membubarkan parlemen pada Jumat (23/01/2026) menandai dimulainya pertaruhan politik besar di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi Negeri Sakura. Langkah tersebut membuka jalan bagi pemilu sela yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari mendatang, sekaligus menjadi ujian awal bagi kepemimpinan Takaichi yang relatif baru namun penuh sorotan.

Sebagai perempuan pertama yang menjabat perdana menteri Jepang, Takaichi sebelumnya telah mengumumkan rencana pembubaran majelis rendah pada Senin (19/01/2026). Ia menegaskan keinginannya untuk kembali meminta mandat publik, terutama terkait kebijakan pemerintah dalam melindungi rumah tangga dari lonjakan biaya hidup serta memperkuat belanja pertahanan nasional.

Proses pembubaran parlemen berlangsung sesuai tradisi politik Jepang. Ketua parlemen secara resmi membacakan surat pembubaran majelis rendah pada Jumat (23/01/2026), yang disambut dengan teriakan “banzai” dari para anggota parlemen. Dengan pembubaran ini, Jepang memasuki masa kampanye politik singkat namun krusial.

Saat ini, koalisi pemerintahan yang dipimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) bersama Japan Innovation Party (JIP) hanya menguasai mayoritas tipis di majelis rendah. Kondisi tersebut membuat hasil pemilu sela berpotensi menentukan apakah Takaichi akan memperoleh legitimasi politik yang lebih kuat atau justru menghadapi parlemen yang lebih terfragmentasi.

Meski tingkat kepuasan publik terhadap kabinet Takaichi tergolong tinggi, para pengamat menilai hal itu belum tentu berbanding lurus dengan dukungan elektoral bagi partai penguasa. LDP sendiri tengah bergulat dengan krisis kepercayaan akibat sejumlah skandal yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir.

“Belum tentu tingginya dukungan publik terhadap kabinet Takaichi akan berujung pada dukungan terhadap Partai Demokrat Liberal,” kata Hidehiro Yamamoto, profesor politik dari University of Tsukuba, kepada AFP.

“Apa yang menjadi perhatian utama publik adalah langkah untuk mengatasi inflasi,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan keresahan masyarakat Jepang yang masih merasakan dampak kenaikan harga, meski data terbaru menunjukkan adanya perlambatan inflasi. Data pemerintah yang dirilis Jumat (23/01/2026) mencatat inflasi Jepang pada Desember 2025 melambat, terutama berkat subsidi listrik dan gas. Indeks harga konsumen, tidak termasuk pangan segar, tercatat naik 2,4% secara tahunan, turun dari 3% pada November 2025, namun tetap berada di atas target Bank Sentral Jepang sebesar 2%.

Tekanan biaya hidup inilah yang sebelumnya berkontribusi pada lengsernya Shigeru Ishiba, sebelum akhirnya digantikan oleh Sanae Takaichi pada Oktober 2025. Jepang, yang selama bertahun-tahun berkutat dengan deflasi, kini justru menghadapi tantangan sebaliknya berupa lonjakan harga dan pelemahan nilai tukar yen yang memicu kenaikan harga barang impor.

Beras menjadi simbol krisis tersebut. Harga komoditas pokok itu sempat melonjak lebih dari dua kali lipat pada pertengahan 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Meski dalam beberapa bulan terakhir terjadi penurunan, data resmi menunjukkan harga beras pada Desember 2025 masih naik lebih dari 34% dibandingkan 2024.

Sebagai respons, kabinet Takaichi telah menyetujui anggaran rekor sebesar 122,3 triliun yen untuk tahun fiskal yang dimulai pada April 2026. Anggaran tersebut dimaksudkan untuk menopang perekonomian Jepang yang merupakan terbesar keempat di dunia. Namun, langkah ini menuai kritik dari oposisi yang menilai pembubaran parlemen justru berisiko menunda pengesahan anggaran penting tersebut.

Jun Azumi dari Partai Demokrat Konstitusional (CDP) menyebut keputusan tersebut akan “mengorbankan sumber penghidupan rakyat.”

Jika kembali terpilih, Takaichi berjanji memangkas pajak penjualan bahan pangan selama dua tahun guna “meringankan beban” masyarakat. Meski kebijakan ini juga didorong oleh partai oposisi, risiko membengkaknya utang publik menjadi sorotan utama. Rasio utang Jepang diperkirakan melampaui 230% dari produk domestik bruto pada tahun fiskal 2025–2026.

Di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi ini, hasil pemilu sela diperkirakan akan berlangsung ketat. Meski peluang oposisi untuk merebut kekuasaan dinilai masih kecil, arah kebijakan Jepang ke depan sangat bergantung pada hasil pemungutan suara yang akan datang. []

Siti Sholehah.