Skema Katalog Hadiah Seret Nama PM Jepang

JAKARTA – Perdana Menteri Sanae Takaichi menghadapi sorotan tajam setelah terungkap adanya pemberian hadiah kepada ratusan anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal (LDP) menyusul kemenangan besar partai tersebut dalam pemilu 8 Februari lalu. Langkah itu memicu perdebatan publik dan tekanan politik, terutama karena Jepang sebelumnya diguncang isu pendanaan politik yang sensitif.

Dalam klarifikasinya, Takaichi menegaskan bahwa hadiah tersebut tidak menggunakan dana pajak negara. Ia menjelaskan bahwa lebih dari 300 anggota parlemen LDP diberikan kesempatan memilih barang melalui katalog hadiah sebagai bentuk perayaan atas keberhasilan dalam pemilu yang disebutnya berlangsung sangat berat.

Ia menyebut pemberian tersebut “sebagai ungkapan apresiasi atas keberhasilan mereka dalam pemilu yang sangat sulit ini”.

Penjelasan itu disampaikan Takaichi melalui media sosial X dan kemudian ditegaskan kembali saat berbicara di parlemen pada Rabu (25/02/2026). Ia mengungkapkan bahwa nilai setiap hadiah, termasuk ongkos kirim dan pajak, mencapai sekitar 30.000 yen per orang. Biaya tersebut, menurutnya, bersumber dari dana politik cabang LDP wilayah Nara yang ia pimpin.

Takaichi juga menyatakan harapannya agar hadiah tersebut “akan bermanfaat dalam pekerjaan mereka di masa depan sebagai legislator”.

Meski demikian, pengungkapan ini mengingatkan publik pada skandal dana gelap yang pernah mengguncang LDP pada 2023. Skandal tersebut berujung pada mundurnya Perdana Menteri saat itu, Fumio Kishida, serta memicu gelombang ketidakpercayaan publik terhadap partai berkuasa. Setelah itu, pemerintahan penerus di bawah Shigeru Ishiba juga kehilangan dominasi di kedua majelis parlemen.

Kritik terhadap Takaichi datang dari kubu oposisi. Pemimpin Aliansi Reformasi Sentris, Junya Ogawa, menilai kabar mengenai katalog hadiah tersebut berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Ini adalah perkembangan terbaru di mana dia akan dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya,” kata Ogawa dalam pernyataan via media sosial X.

Secara hukum, undang-undang pendanaan politik Jepang melarang individu memberikan donasi kepada kandidat untuk jabatan publik. Namun, donasi melalui partai politik, termasuk cabang lokalnya, diperbolehkan. Celah inilah yang menjadi dasar pembelaan Takaichi bahwa pemberian tersebut tidak melanggar aturan.

Laporan media menyebut katalog hadiah yang digunakan berasal dari Kintetsu Department Store, salah satu jaringan toserba ternama di Jepang. Skema yang ditawarkan memungkinkan pembelian katalog dengan pembayaran di muka, kemudian penerima memilih barang yang diinginkan, mulai dari sepeda, makanan premium seperti daging kepiting, hingga paket menginap di hotel mewah.

Isu ini juga mengingatkan pada kontroversi yang menimpa Ishiba pada Maret tahun lalu, ketika ia dikritik karena diduga memberikan sertifikat hadiah bernilai 100.000 yen kepada 15 anggota parlemen periode pertama dalam sebuah acara makan malam, meskipun disebut menggunakan dana pribadi.

Kontroversi terbaru ini berpotensi menguji komitmen pemerintahan Takaichi terhadap transparansi dan etika politik. Di tengah sensitivitas publik terhadap isu pendanaan politik, langkah sekecil apa pun yang berkaitan dengan pemberian hadiah kepada legislator dapat memicu perdebatan luas serta tuntutan akuntabilitas yang lebih besar. []

Siti Sholehah.