Pemprov Sumbar Percepat Proyek Strategis Bersama BP BUMN
JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) bersama pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut memperkuat konsolidasi dengan Holding Investasi Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Dony Oskaria, untuk mempercepat realisasi investasi dan penyelesaian proyek infrastruktur strategis di Sumbar. Pertemuan yang berlangsung di Kantor BP BUMN, Jakarta, Rabu (15/04/2026), menyoroti perlunya transformasi iklim investasi agar lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat daerah.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, bersama para bupati dan wali kota se-Sumbar, serta dihadiri jajaran pejabat daerah. Fokus pembahasan diarahkan pada strategi peningkatan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta optimalisasi potensi ekonomi daerah yang dinilai belum tergarap maksimal.
Dalam forum tersebut, Dony Oskaria menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumbar sangat ditentukan oleh kualitas dan efektivitas investasi yang masuk ke daerah. Ia menilai, percepatan investasi menjadi kebutuhan mendesak agar Sumbar tidak tertinggal dari wilayah lain dalam pertumbuhan ekonomi regional.
“Percepatan investasi diperlukan agar Sumbar tidak tertinggal dalam pertumbuhan ekonomi regional. Saat ini, investasi itu belum optimal masuk ke sektor-sektor produktif,” ujarnya sebagaimana diwartakan Antara, Rabu, (15/04/2026).
Dony juga menyoroti pentingnya arah investasi yang bersifat padat karya agar memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat hilirisasi, memperbaiki akses infrastruktur, serta menciptakan kepastian ekosistem investasi yang stabil dan berkelanjutan.
Ia menambahkan bahwa tanpa langkah konkret tersebut, pertumbuhan ekonomi Sumbar berisiko stagnan. Karena itu, ia mendorong agar investasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar terimplementasi dalam kegiatan ekonomi yang menyentuh masyarakat.
“Investasi tidak cukup hanya hadir di atas kertas, tetapi harus membuka lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menambah penerimaan daerah,” jelasnya.
Selain itu, Dony mengidentifikasi sejumlah sektor potensial di Sumbar yang dapat menjadi daya tarik investor, seperti hilirisasi kelapa dan gambir, pengembangan industri pengolahan, kawasan kuliner tematik, pariwisata, hingga proyek infrastruktur strategis. Ia juga menekankan bahwa ketersediaan infrastruktur menjadi faktor utama dalam menarik minat investasi ke daerah.
Di sisi lain, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyusun peta potensi dan prioritas pembangunan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia berharap dukungan Danantara dan BP BUMN dapat mempercepat realisasi program strategis yang telah dirancang.
Beberapa proyek yang telah berjalan meliputi pengembangan energi panas bumi, pembangunan Jalan Tol Sicincin–Pangkalan, Fly Over Sitinjau Lauik, serta penanganan infrastruktur pascabencana di kawasan Lembah Anai. Sementara itu, proyek lain seperti pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang masih menghadapi kendala pendanaan yang membutuhkan dukungan investasi lebih besar.
Program lain yang masih dalam tahap perencanaan mencakup penyusunan peta jalan Sumbar Hijau, reaktivasi jalur kereta api, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mentawai dan Mandeh, serta pelebaran ruas jalan Bukittinggi–Payakumbuh.
“Kami meyakini, apabila seluruh rencana strategis ini dapat dituntaskan, investasi akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi Sumbar akan semakin positif,” ujarnya.
Mahyeldi juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, Danantara, BUMN, serta pemerintah daerah agar percepatan pembangunan tidak berjalan parsial. Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar, termasuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR). []
Penulis: – | Penyunting: Redaksi01
