KUR Perumahan Tembus Rp14 Triliun, Pemerintah Percepat Hunian Rakyat

JAKARTA – Pemerintah mempercepat program pembiayaan dan penyediaan lahan perumahan dengan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan yang telah menembus Rp14 triliun hingga 29 April 2026, sekaligus menyiapkan prioritas lahan untuk mendukung pembangunan kawasan hunian baru.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut capaian tersebut menjadi indikator kuatnya dorongan pembiayaan perumahan bagi masyarakat, seiring upaya pemerintah mengurangi backlog hunian dan meningkatkan akses kepemilikan rumah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan capaian itu disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait dalam rapat bersama Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan/Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo. “Tadi Pak Ara (sapaan akrab Maruarar) menyampaikan tentang progres KUR perumahan. Hari ini sudah sangat tinggi, sudah Rp14 triliun, ya, untuk pencapaian sekarang. Ini angka yang luar biasa,” ujar Sri, sebagaimana dilansir Antara, Rabu (29/04/2026).

Menurutnya, program KUR perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan bagian dari arahan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan hunian yang terjangkau bagi masyarakat. “Karena tentu KUR Perumahan juga adalah arahan dari Pak Hashim,” ujar Sri.

Selain pembiayaan, pemerintah juga fokus pada kesiapan lahan melalui pemetaan yang melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, lanjut Sri, telah menyampaikan daftar lahan yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan.

“Kemudian dari Pak Menteri (Ara) menyampaikan bahwa kami akan membentuk tim survei terkait dengan daftar (lahan) tersebut. Mana yang memang menjadi prioritas, itu digunakan sebagai lahan perumahan,” kata Sri.

Dalam rapat tersebut juga dibahas rencana pengembangan 11 kota satelit sebagai solusi jangka panjang kebutuhan hunian. Program ini mencakup kajian awal terkait kebutuhan infrastruktur, tata ruang, serta integrasi transportasi yang melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

“Mulai dari backlog-nya bagaimana, terus bagaimana sarana-prasarana di sana, bagaimana konteks tata ruangnya, termasuk integrasi transportasi. Itu sudah ada gambarannya,” kata Sri.

Ke depan, tim survei akan menentukan lokasi prioritas sekaligus skema pelaksanaan program, sehingga pembangunan perumahan dapat berjalan lebih terarah dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian layak. []

Penulis: Putu Indah Savitri | Penyunting: Redaksi01