KPPU Petakan Persaingan Usaha Jasa Kepelabuhanan Balikpapan

BALIKPAPAN – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperdalam pemetaan persaingan di sektor jasa kepelabuhanan Balikpapan untuk mengetahui struktur pasar, pola penyediaan layanan, serta potensi hambatan bagi pelaku usaha. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi Kantor Wilayah V KPPU dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan pada Kamis (20/08/2026).

Pemetaan ini menjadi bagian dari pengumpulan data dan informasi awal KPPU sebelum menentukan analisis serta kemungkinan tindak lanjut. Lembaga tersebut ingin memperoleh gambaran kondisi persaingan usaha di lapangan secara menyeluruh, termasuk karakteristik pelaku usaha dan mekanisme hubungan antara penyedia dengan pengguna jasa.

Kepala Kantor Wilayah V KPPU F.Y. Andriyanto mengatakan, sektor kepelabuhanan memiliki posisi strategis karena berkaitan erat dengan distribusi barang dan jasa serta efisiensi kegiatan logistik. Menurut dia, informasi dari instansi teknis diperlukan agar pemetaan kondisi persaingan tidak hanya berdasarkan data administratif.

“Sebagai bagian dari tugas kelembagaan, KPPU melakukan pemantauan dan pengumpulan informasi untuk memahami kondisi persaingan pada berbagai sektor ekonomi. Untuk jasa kepelabuhanan, kami perlu mendapatkan informasi dari instansi teknis agar pemetaan yang dilakukan dapat menggambarkan kondisi di lapangan secara objektif,” kata Andriyanto sebagaimana diberitakan Gerbangkaltim, Kamis (20/08/2026).

Ia menegaskan, koordinasi dengan KSOP Balikpapan belum dapat diartikan sebagai indikasi adanya dugaan pelanggaran persaingan usaha. Menurutnya, kegiatan tersebut masih berada pada tahap pengumpulan informasi yang akan menjadi dasar bagi KPPU untuk melakukan kajian lebih lanjut.

Dalam proses pemetaan, KPPU menghimpun informasi mengenai jumlah serta karakteristik pelaku usaha, mekanisme penyediaan jasa, persyaratan penyelenggaraan layanan, hingga pola hubungan antara pengguna dan penyedia jasa.

KPPU juga mencermati kemungkinan adanya kondisi atau kebijakan tertentu yang dapat memengaruhi kesempatan pelaku usaha untuk memasuki pasar dan bersaing dalam sektor jasa kepelabuhanan. Aspek tersebut dinilai penting untuk melihat apakah iklim usaha telah memberikan ruang persaingan yang wajar.

“Koordinasi kelembagaan menjadi penting agar KPPU mendapatkan informasi yang utuh sekaligus memastikan bahwa perspektif persaingan usaha dapat menjadi bagian dalam upaya menciptakan tata kelola sektor yang efektif, transparan, dan memberikan kesempatan yang wajar bagi pelaku usaha,” ujar Andriyanto.

Menurut Andriyanto, persaingan yang sehat di sektor kepelabuhanan dapat memberikan dampak terhadap efisiensi dan kualitas pelayanan. Hal itu menjadi penting mengingat pelabuhan merupakan salah satu simpul utama aktivitas distribusi dan pergerakan barang yang menopang kegiatan ekonomi daerah.

Setelah proses pengumpulan data selesai, Kantor Wilayah V KPPU akan melakukan analisis untuk menentukan langkah selanjutnya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU juga berencana mempertahankan koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi teknis guna memastikan aspek persaingan usaha ikut diperhatikan dalam pengelolaan sektor strategis. Pemetaan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperkuat tata kelola kepelabuhanan, meningkatkan efisiensi layanan, serta menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pelaku usaha dan masyarakat. []

Redaksi01