Bulog Siapkan 93.782 Ton Beras untuk Warga Terdampak Gempa NTT

JAKARTA – Perusahaan Umum (Perum) Bulog menyiapkan cadangan beras hingga 93.782 ton untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap terpenuhi. Jumlah tersebut disiapkan bukan hanya untuk kebutuhan selama masa tanggap darurat, tetapi juga sebagai cadangan apabila masa penanganan bencana diperpanjang atau terjadi bencana susulan.

Kesiapan tersebut dihitung dengan memperhatikan kebutuhan pangan korban bencana serta program bantuan pangan yang tetap harus berjalan di NTT. Dari total stok yang disiagakan, sebanyak 26.336 ton merupakan beras yang telah tersedia di wilayah NTT, sedangkan 67.446 ton lainnya disiapkan melalui mobilisasi nasional (Movenas) dari sejumlah wilayah Bulog.

Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, mobilisasi tersebut melibatkan sejumlah wilayah kerja Bulog, antara lain Kantor Wilayah (Kanwil) DKI Jakarta-Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat, serta Nusa Tenggara Barat. Penjelasan itu disampaikan dalam jumpa pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana gempa di NTT di Pusat Komando Pengendalian Bulog, Jakarta, Minggu (23/08/2026).

“Dengan demikian, apabila seluruh rencana mobilisasi terealisasi, total stok beras yang disiagakan Bulog untuk mendukung penanganan bencana di NTT mencapai 93.782 ton,” ujarnya, sebagaimana dilansir Antara, Minggu, (23/08/2026).

Kesiapan stok tersebut jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan beras yang diperkirakan untuk penanganan langsung bencana. Bulog menghitung kebutuhan awal sekitar 1.890 ton dengan asumsi 150.576 korban jiwa memperoleh dukungan pangan selama 14 hari masa tanggap darurat.

Namun, Bulog tidak hanya menyiapkan kebutuhan untuk kondisi darurat selama dua pekan. Untuk menghadapi kemungkinan perpanjangan masa tanggap darurat hingga 10 kali, disiapkan tambahan kebutuhan sebesar 18.900 ton. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga agar pasokan pangan tetap tersedia jika kondisi di lapangan membutuhkan waktu penanganan lebih panjang.

Di luar kebutuhan akibat gempa, Bulog juga memasukkan kebutuhan bantuan pangan bagi masyarakat penerima program pemerintah. Sebanyak 852.631 penerima bantuan pangan (PBP) di NTT masuk dalam perhitungan untuk penyaluran bantuan selama tiga bulan, yakni Juli, Agustus, hingga September 2026.

“Dengan alokasi 10 kilogram per PBP setiap bulannya, maka kebutuhan untuk tiga bulan mencapai sekitar 25.578 ton,” jelasnya.

Jika seluruh kebutuhan tersebut digabungkan, kebutuhan beras yang diproyeksikan Bulog mencapai 46.368 ton. Angka itu terdiri atas kebutuhan penanganan bencana sebesar 1.890 ton, cadangan untuk mengantisipasi perpanjangan masa tanggap darurat sebesar 18.900 ton, serta kebutuhan bantuan pangan tiga bulan sebesar 25.578 ton.

Dengan stok yang disiapkan mencapai 93.782 ton, terdapat ruang ketersediaan sekitar 47.414 ton setelah seluruh kebutuhan yang telah diproyeksikan diperhitungkan. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi Bulog untuk menjaga pasokan pangan apabila kebutuhan di lapangan meningkat.

Kesiapan tersebut juga didukung oleh stok beras Bulog secara nasional yang mencapai 5.170.098 ton per 22 Agustus 2026. Cadangan nasional itu menjadi sumber yang memungkinkan Bulog melakukan penguatan stok daerah apabila pasokan di wilayah terdampak membutuhkan tambahan.

Rizal menegaskan bahwa kesiapan pangan harus berjalan seiring dengan kemampuan distribusi. Dalam situasi bencana, beras yang tersedia di gudang perlu segera digerakkan menuju masyarakat yang membutuhkan.

“Dalam situasi bencana, kecepatan dan ketepatan distribusi menjadi sangat penting agar kebutuhan pangan masyarakat dapat segera dipenuhi,” katanya.

Menurut dia, perhitungan stok tidak berhenti pada kebutuhan masyarakat saat kondisi darurat berlangsung. Bulog juga memperhitungkan kemungkinan masa tanggap darurat diperpanjang maupun munculnya bencana tambahan di wilayah NTT.

“Kami tidak hanya menghitung kebutuhan hari ini, tetapi juga menyiapkan ruang stok untuk mengantisipasi perkembangan situasi di lapangan. Prinsipnya, masyarakat terdampak bencana tidak boleh mengalami kesulitan mendapatkan pangan,” tambahnya.

Selanjutnya, Bulog akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak terkait untuk memastikan mobilisasi, penyimpanan, dan penyaluran beras berjalan sesuai kebutuhan. Strategi tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan pasokan pangan sekaligus memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat terdampak secara cepat dan tepat. []

Redaksi01