Kekeringan di Samarinda, Pemkot Jaga Daya Beli Warga Lewat Pasar Murah
SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkuat upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Salah satu langkah yang ditempuh ialah menggelar pasar murah di kawasan terdampak untuk memastikan kebutuhan pokok tetap dapat diperoleh masyarakat dengan harga terjangkau sekaligus menekan risiko kenaikan inflasi.
Program tersebut dilaksanakan Dinas Perdagangan dengan memprioritaskan wilayah yang sebelumnya dilaporkan terdampak kekeringan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tahap awal menyasar Palaran, Sambutan, Lempake, dan Samarinda Ulu.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Nurrahmani, mengatakan pasar murah menjadi bagian dari langkah Pemkot selama masa tanggap darurat yang berlangsung hingga 7 September 2026. Jika masa tanggap darurat diperpanjang, cakupan kegiatan tersebut akan diperluas ke seluruh kecamatan.
“Semua pihak diaktifkan, termasuk Dinas Perdagangan, mengkondisikan jangan sampai kondisi ini bisa menjadikan lonjakan inflasi,” ujar Nurrahmani.
Kegiatan pasar murah tidak hanya diarahkan untuk menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi langkah antisipasi terhadap kemungkinan meningkatnya beban pengeluaran masyarakat. Sejumlah komoditas yang disediakan meliputi beras, minyak goreng, air mineral, gas elpiji, telur, gula, dan ikan beku.
Informasi mengenai pelaksanaan pasar murah tersebut sebagaimana diberitakan Pusaran Media, Senin (07/09/2026).
Ketersediaan setiap komoditas tetap bergantung pada pasokan yang diberikan distributor. Pemerintah daerah berupaya memastikan barang yang dibutuhkan masyarakat dapat tersedia selama kegiatan berlangsung, meski jumlahnya menyesuaikan kemampuan pasokan.
Dari sisi harga, barang yang dijual dalam pasar murah diupayakan lebih rendah dibandingkan harga normal. Untuk beras dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), harga penjualan mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET). Sementara itu, gas elpiji ditawarkan sekitar Rp18.000.
Skema penyediaan barang tersebut juga membuat pelaksanaan pasar murah tidak membutuhkan anggaran besar dari pemerintah daerah. Dinas Perdagangan hanya mengalokasikan dana untuk kebutuhan mobilisasi, sementara pasokan komoditas didukung distributor dan Bulog.
Sejumlah barang bahkan dapat dibayarkan setelah produk tersebut terjual. Pola tersebut membuat pemerintah tidak harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli seluruh komoditas yang akan dipasarkan kepada masyarakat.
“Anggarannya cuma Rp20 juta, karena kami perlu bensin saja, untuk mobilisasi. Kami tidak membeli,” paparnya.
Pasar murah telah dimulai sejak 4 September 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 7 September 2026. Untuk pelaksanaan tahap ini, lokasi kegiatan berada di halaman Kantor Kelurahan Makroman dan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan.
Kehadiran pasar murah diharapkan dapat memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat terdampak untuk mendapatkan kebutuhan pokok tanpa harus menghadapi tekanan harga yang lebih tinggi. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari respons Pemkot terhadap potensi dampak ekonomi yang muncul selama kondisi darurat kekeringan.
Nurrahmani berharap masyarakat memanfaatkan program tersebut selama kegiatan masih berlangsung sehingga manfaat subsidi harga dan kemudahan akses barang dapat dirasakan secara langsung oleh warga yang membutuhkan.
“Harapannya ini bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat,” pungkasnya.
Dengan mengandalkan dukungan distributor, Bulog, serta anggaran mobilisasi yang relatif terbatas, pasar murah menjadi salah satu instrumen Pemkot untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat selama masa tanggap darurat. Jika kondisi kekeringan dan masa tanggap darurat berlanjut, perluasan kegiatan ke seluruh kecamatan diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan bagi masyarakat. []
Redaksi01
