Kuningan Percepat Program Rumah Subsidi untuk MBR dan ASN
KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan menyiapkan dukungan lahan dan tata ruang untuk memperluas akses rumah subsidi bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Program 3 Juta Rumah pemerintah pusat di Kuningan, Jawa Barat.
Kesiapan lahan menjadi salah satu aspek penting karena pemerintah daerah tidak hanya membuka akses pembiayaan rumah terjangkau, tetapi juga memastikan pembangunan hunian dapat berlangsung di lokasi yang sesuai dengan tata ruang. Pemkab Kuningan juga melakukan validasi calon penerima agar fasilitas tersebut tidak salah sasaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan U. Kusmana mengatakan rumah subsidi yang ditawarkan melalui Perumahan Graha Kuningan I direncanakan berada di wilayah Luragung dan Cidahu. Rumah tipe 36 tersebut dipasarkan dengan harga sekitar Rp166 juta, tanpa uang muka (down payment/DP), serta cicilan mulai sekitar Rp900 ribu per bulan.
“Data kepemilikan rumah calon penerima akan divalidasi agar program ini benar-benar menyasar masyarakat MBR dan ASN yang memenuhi kriteria,” katanya, sebagaimana diberitakan Antara, Selasa, (08/09/2026).
Menurut Kusmana, fasilitas kepemilikan rumah tersebut juga dirancang untuk menekan biaya awal yang harus disiapkan calon pembeli. Selain DP nol persen, rumah subsidi itu tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kebijakan tersebut diharapkan membuat kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan kemampuan membeli rumah dapat memiliki alternatif hunian dengan beban biaya awal yang lebih ringan. Namun, penerima tetap harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam program.
Pemkab Kuningan juga tengah memperkuat aspek tata ruang untuk mendukung pembangunan perumahan. Salah satu langkah yang dilakukan ialah menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dibutuhkan untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang di kawasan yang akan dikembangkan.
“Pemerintah daerah juga menyiapkan aspek tata ruang untuk mendukung pembangunan perumahan melalui penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” katanya.
Dalam proses tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) memiliki peran dalam penyelesaian RDTR. Dokumen tersebut juga dibutuhkan untuk mempermudah proses Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Kusmana menambahkan, pemerintah daerah juga mengarahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memetakan aset berupa tanah milik pemerintah daerah yang berpotensi dimanfaatkan bagi pembangunan rumah bersubsidi.
“Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diarahkan memetakan tanah milik pemerintah daerah yang berpotensi digunakan untuk pembangunan perumahan bersubsidi,” katanya.
Dari sisi sasaran, program tersebut tidak hanya menyasar ASN secara umum. Kelompok yang diprioritaskan mencakup pegawai golongan rendah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta staf non-ASN yang belum memiliki rumah pertama.
Pemkab Kuningan juga memperoleh tambahan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 250 unit dengan nilai total sekitar Rp5 miliar. Tambahan bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Kepala Disperkimtan Kuningan Deni Hamdani mengatakan tambahan BSPS tersebut merupakan tindak lanjut penghargaan nasional atas komitmen Kuningan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
“Kolaborasi pemerintah daerah, perbankan, pengembang, dan perangkat daerah diperlukan agar penyediaan rumah subsidi dapat berjalan melalui dukungan lahan, tata ruang, perizinan, dan pembiayaan yang memadai,” ucap dia.
Dengan demikian, perluasan rumah subsidi di Kuningan tidak hanya bergantung pada harga rumah dan skema cicilan. Ketersediaan lahan yang sesuai, kepastian tata ruang, kemudahan perizinan, pembiayaan, serta ketepatan sasaran penerima menjadi rangkaian yang harus berjalan bersamaan agar program dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. []
Redaksi01
