BP Tapera Pacu Kepemilikan Rumah, Penyaluran KPR FLPP Capai Rp24,55 Triliun
JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan pelaksanaan akad massal 101.000 rumah subsidi pada Desember 2026. Agenda tersebut menjadi salah satu fokus pemerintah untuk memperluas kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan melibatkan perbankan dan pengembang dalam memastikan kesiapan unit serta administrasi calon penerima pembiayaan.
Akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) itu dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap. Sebanyak 71.000 unit rumah ditargetkan melaksanakan akad pada 17 Desember 2026, sedangkan 30.000 unit lainnya pada 21 Desember 2026.
Persiapan tersebut berlangsung ketika realisasi penyaluran KPR FLPP sepanjang 2026 telah mencapai 197.048 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp24,55 triliun hingga 2 November 2026 pukul 14.30 WIB. Jumlah itu bertambah 2.688 unit dibandingkan posisi akhir Oktober yang tercatat sebanyak 194.360 unit dengan nilai pembiayaan Rp24,22 triliun.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, menyebut penyaluran FLPP menunjukkan perkembangan positif, terutama pada triwulan III dan Oktober 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada Oktober 2026, penyaluran mencapai 29.352 unit rumah atau meningkat sekitar 22 persen dibandingkan Oktober tahun sebelumnya.
“Kami optimistis melihat perkembangan penyaluran FLPP, khususnya pada triwulan III dan Oktober 2026 yang menunjukkan tren positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Sid dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta Pusat, Senin (02/11/2026).
Untuk mempercepat penyaluran, BP Tapera meningkatkan sosialisasi, audiensi, kampanye media sosial, serta membuka stan layanan perumahan. Koordinasi dengan bank penyalur dan asosiasi pengembang juga diperkuat agar masyarakat yang membutuhkan rumah dapat terhubung dengan penyedia hunian dan lembaga pembiayaan.
Langkah tersebut sekaligus ditujukan untuk mengidentifikasi hambatan pembiayaan sehingga persoalan yang muncul dalam proses pengajuan dapat segera ditindaklanjuti.
Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan bahwa keberhasilan akad massal bergantung pada kesiapan seluruh pihak, mulai dari ketersediaan rumah hingga kelancaran proses pembiayaan. Menurut dia, koordinasi diperlukan agar masyarakat tidak hanya memperoleh akses kredit, tetapi juga kemudahan dalam proses kepemilikan rumah.
“Kolaborasi seluruh pihak harus terus diperkuat. Kita ingin memastikan masyarakat tidak hanya mendapatkan akses pembiayaan, tetapi juga kemudahan dalam seluruh proses kepemilikan rumah. Karena itu, kesiapan perbankan, pengembang, dan dukungan BP Tapera menjadi sangat penting agar pelaksanaan akad massal pada Desember mendatang dapat berjalan dengan baik,” ujar Maruarar.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho juga menegaskan pentingnya menjaga kerja sama antara pemerintah, perbankan, dan pengembang agar penyaluran pembiayaan rumah subsidi berjalan optimal.
“BP Tapera terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar penyaluran FLPP semakin optimal. Kami ingin memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses pembiayaan perumahan yang semakin mudah, sehingga semakin banyak keluarga Indonesia dapat mewujudkan impian memiliki rumah pertama,” tegas Heru.
Dari sisi bank penyalur, Bank Tabungan Negara (BTN) mencatat realisasi terbesar, yakni 85.341 unit rumah. Berikutnya, Bank Syariah Nasional menyalurkan 48.286 unit dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebanyak 26.182 unit.
Berdasarkan wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran FLPP tertinggi, mencapai 44.295 unit. Jawa Tengah berada di urutan berikutnya dengan 17.906 unit, disusul Sulawesi Selatan sebanyak 16.538 unit.
Rangkaian persiapan dan capaian tersebut sebagaimana diberitakan Investortrust, Senin, (02/11/2026). BP Tapera menyediakan kanal penyampaian minat kepemilikan rumah pertama melalui tautan https://bit.ly/HunianPertamaTapera. Pelaksanaan akad massal pada Desember mendatang diharapkan berjalan sesuai jadwal sehingga target pembiayaan dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan hunian. []
Redaksi01
