Denda Pajak Dihapus, Firnadi Minta Warga yang Disiplin Tak Dilupakan
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan meminta Pemprov Kaltim mempertimbangkan insentif bagi wajib pajak yang disiplin agar program penghapusan denda PKB hingga 22 November 2026 tidak melemahkan kepatuhan masyarakat.
SAMARINDA – Pemberian keringanan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi masyarakat yang menunggak dinilai perlu diimbangi dengan penghargaan kepada wajib pajak yang selama ini disiplin memenuhi kewajibannya. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, mengingatkan pemerintah daerah agar kebijakan relaksasi pajak tidak justru melemahkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.
Menurut Firnadi, pemberian insentif kepada wajib pajak yang patuh penting untuk menjaga keseimbangan kebijakan perpajakan. Pemerintah perlu memastikan masyarakat yang selama ini tertib memenuhi kewajibannya juga memperoleh perhatian, bukan hanya mereka yang memiliki tunggakan.
“Jangan sampai relaksasi bagi yang belum taat membayar itu sampai menurunkan minat orang yang sudah patuh. Maka kalau kita patuh dikasih reward,” ujar Firnadi saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Firnadi menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang memberikan pembebasan denda administratif keterlambatan pembayaran PKB hingga 22 November 2026.
Program yang dijalankan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim itu memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan yang menunggak pajak untuk melunasi kewajiban pokok tanpa dikenai akumulasi denda keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut berlangsung sejak 21 September hingga 22 November 2026.
Selain pembebasan denda PKB, program tersebut mencakup pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sesuai ketentuan. Meski demikian, masyarakat tetap diwajibkan membayar pokok pajak kendaraan yang terutang.
Firnadi menilai kebijakan tersebut memiliki manfaat bagi pemerintah daerah karena dapat mendorong masyarakat menyelesaikan tunggakan sekaligus meningkatkan penerimaan pajak menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.
Ia menjelaskan, relaksasi pajak kendaraan telah dua kali dilaksanakan selama kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Seno Aji.
Berdasarkan laporan yang diterima Komisi II DPRD Kaltim, pelaksanaan program tersebut dinilai memberikan hasil positif terhadap upaya optimalisasi pendapatan daerah.
“Selama masa kepemimpinan gubernur Rudy-Seno sudah dua kali dilaksanakan relaksasi. Ini bagian dari strategi untuk mengoptimalkan pendapatan di akhir tahun dan dalam laporannya ke Komisi II berhasil untuk mengoptimalkan pendapatan sebagai strategi agar penunggak pajak mau membayar. Jadi, bagus saja,” kata Firnadi.
Meski mendukung kebijakan tersebut, Firnadi berpandangan bahwa keberhasilan program perpajakan tidak semestinya hanya diukur berdasarkan kemampuan pemerintah menarik pembayaran dari masyarakat yang memiliki tunggakan.
Menurutnya, kepatuhan masyarakat yang secara konsisten membayar pajak tepat waktu juga perlu dipertahankan melalui kebijakan yang memberikan penghargaan atau insentif.
Langkah tersebut dinilai penting agar pembebasan denda bagi penunggak pajak tidak menimbulkan kesan bahwa masyarakat yang terlambat memenuhi kewajiban justru memperoleh perlakuan lebih menguntungkan dibandingkan wajib pajak yang disiplin.
Firnadi yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berharap kebijakan relaksasi tetap memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah.
“Harapannya dengan adanya relaksasi pajak penerimaan pendapatan daerah dapat optimal,” tutur Firnadi.
Dengan berakhirnya masa relaksasi pada 22 November 2026, masyarakat yang masih memiliki tunggakan PKB diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya.
Sementara itu, usulan pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang patuh diharapkan menjadi pertimbangan Pemprov Kaltim dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih berimbang, sehingga upaya meningkatkan penerimaan daerah dapat berjalan seiring dengan penguatan kepatuhan masyarakat dalam jangka panjang. []
Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum
