Pokir Lintas Dapil Dibenahi, KUA-PPAS Kaltim Ditargetkan 17 November

Penyesuaian administrasi pokir lintas dapil dan penguatan koordinasi antara Pemprov dan DPRD Kaltim menjadi perhatian menjelang penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 yang dijadwalkan pada 17 November 2026.

SAMARINDA – Penyesuaian usulan pokok-pokok pikiran (pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) yang mengalami pergeseran lintas daerah pemilihan (dapil) menjadi salah satu pekerjaan administrasi yang harus diselesaikan menjelang penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Penyelesaian persoalan tersebut diperlukan agar pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tidak mengalami keterlambatan lebih lanjut.

Penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS yang semula dijadwalkan pada 10 November 2026 diundur menjadi 17 November 2026. Selain penyesuaian administrasi pokir, perubahan jadwal tersebut berkaitan dengan permohonan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim serta kebutuhan koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan menjelaskan, sejumlah usulan pokir yang mengalami pergeseran ke luar dapil asal perlu dikembalikan untuk diperbaiki. Penyesuaian itu juga membutuhkan penginputan ulang melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Menurut Firnadi, pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim pada prinsipnya telah selesai. Persoalan yang masih memerlukan penyelesaian terutama menyangkut penyesuaian usulan pokir dan kesiapan pelaksanaan kesepakatan bersama.

“Saya kira tidak ada hal yang krusial. Kesepakatan ini akan berjalan, hanya persoalan waktu saja. Pada 17 November kami optimistis bisa dilaksanakan sepanjang tidak ada hal lain. Rapat Banggar juga sudah selesai dan hanya membahas pergeseran pokir di luar dapil,” tutur Firnadi saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Kamis (12/11/2026).

Dengan selesainya pembahasan di Banggar, penyelesaian administrasi usulan anggaran menjadi perhatian sebelum pemerintah daerah dan DPRD memasuki tahapan berikutnya. Penyesuaian tersebut diperlukan untuk memastikan usulan yang diproses telah sesuai dengan mekanisme penganggaran.

Selain pembenahan administrasi, Firnadi menyoroti pentingnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan DPRD dalam menentukan jadwal kesepakatan anggaran.

Ia menilai penandatanganan KUA-PPAS sebaiknya dilaksanakan ketika seluruh pihak yang berkepentingan dapat hadir, terutama Sekda Kaltim selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Masalahnya hanya pada perbedaan jadwal komunikasi. Untuk ke depannya lebih baik dilakukan ketika semua pihak bisa hadir. Tidak perlu dipaksakan kalau orang yang bersangkutan tidak ada, apalagi Sekda sebagai Ketua TAPD memang harus hadir,” kata Firnadi.

Firnadi menegaskan, penyesuaian jadwal tersebut tidak perlu dipandang sebagai persoalan mendasar selama seluruh tahapan penyusunan APBD tetap dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

Ia merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) mengenai pedoman penyusunan APBD 2027 yang, menurut penjelasannya, memberikan batas waktu kesepakatan bersama hingga 30 November 2026 dan penetapan APBD menjadi peraturan daerah paling lambat 30 Desember 2026.

“Dengan kembali mengacu pada Permendagri tentang APBD 2027, tahapan penyusunan dan kesepakatan bersama paling lambat 30 November. Kemudian, pada 30 Desember sudah berbentuk peraturan daerah. Bagi kami, tidak ada masalah dengan penyesuaian jadwal tersebut,” ujar Firnadi.

Menurut Firnadi, perbedaan jadwal komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD tidak seharusnya menghambat kelanjutan pembahasan anggaran. Karena itu, koordinasi perlu diperkuat agar penandatanganan kesepakatan dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah disesuaikan.

Fraksi PKS DPRD Kaltim optimistis kesepakatan KUA-PPAS dapat ditandatangani pada 17 November 2026, sepanjang tidak muncul kendala baru dalam proses administrasi maupun koordinasi.

Penyelesaian penyesuaian pokir dan kesepakatan KUA-PPAS menjadi tahapan penting untuk memberikan kepastian bagi kelanjutan penyusunan APBD 2027. Dengan administrasi yang tertib dan koordinasi yang lebih baik, proses penganggaran diharapkan dapat berjalan lancar sehingga perencanaan program pembangunan serta pelayanan publik di Kaltim tidak terganggu. []

Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum