Darlis Dorong Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan HIV/AIDS
Pansus DPRD Kaltim mematangkan Ranperda Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS dengan memperhatikan keterlibatan pondok pesantren, fasilitas kesehatan, dan dukungan pembiayaan untuk memperkuat pencegahan serta pelayanan kesehatan masyarakat.
SAMARINDA – Upaya penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), dan infeksi menular seksual (IMS) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diarahkan untuk melibatkan lebih banyak pihak, termasuk pondok pesantren dan lembaga pemerintah di luar fasilitas kesehatan. Pendekatan lintas sektor tersebut menjadi salah satu perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim dalam mematangkan regulasi penanggulangan HIV/AIDS dan IMS yang ditargetkan selesai dibahas pada 19 November 2026.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, mengatakan pembahasan regulasi telah memasuki tahap akhir. Sejumlah aspek penting telah dikaji, mulai dari perumusan norma hukum, dukungan pembiayaan, hingga keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
Menurut Darlis, penanggulangan HIV/AIDS dan IMS membutuhkan kerja sama antara pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta unsur masyarakat. Karena itu, Pansus turut memperhatikan peran Dinas Kesehatan (Dinkes) dan pondok pesantren dalam mendukung edukasi, pencegahan, serta peningkatan pemahaman masyarakat.
“Sudah finalisasi Perda kita terkait dari segi norma-norma, pembiayaan, keterlibatan pihak lain seperti Dinas Kesehatan dan pondok pesantren,” ujar Darlis saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat (13/11/2026).
Pelibatan berbagai pihak tersebut menjadi perhatian agar kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS tidak hanya bergantung pada layanan pengobatan di rumah sakit, tetapi juga didukung kegiatan edukasi dan pencegahan di lingkungan masyarakat.
Selain memperhatikan keterlibatan lembaga pendidikan dan instansi pemerintah, Pansus juga melakukan peninjauan langsung ke sejumlah rumah sakit di Kaltim. Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh gambaran mengenai kondisi pelayanan kesehatan dan pelaksanaan penanganan HIV/AIDS serta IMS.
Hasil peninjauan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyempurnaan substansi Ranperda, terutama untuk menyesuaikan pengaturan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah. Sebelumnya, pembahasan Ranperda juga telah melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan melalui kegiatan uji publik pada 9 November 2026.
Forum tersebut menjadi bagian dari upaya menghimpun masukan agar regulasi yang disusun mampu menjawab kebutuhan pencegahan, pemeriksaan, pengobatan, dan perlindungan bagi orang dengan HIV.
Untuk memperkaya materi regulasi, Pansus juga menjadwalkan studi banding ke sejumlah daerah yang dinilai memiliki pengalaman lebih maju dalam penanggulangan HIV/AIDS, antara lain Sulawesi Selatan (Sulsel), Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Darlis menjelaskan, rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menyempurnakan pembahasan Ranperda sebelum masa kerja Pansus berakhir.
“Tanggal 19 November ini harus selesai. Sekarang sudah melakukan uji petik beberapa rumah sakit. Setelah itu kita melakukan studi banding ke daerah-daerah yang penanggulangan HIV/AIDS-nya lebih maju seperti Sulawesi Selatan, Bali, dan Yogyakarta,” kata Darlis.
Selain mempelajari pengalaman daerah lain, aspek pembiayaan menjadi salah satu substansi penting yang dibahas Pansus. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan landasan bagi dukungan anggaran dan pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS serta IMS secara berkelanjutan.
Darlis yang merupakan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan pembahasan Ranperda secara umum telah memasuki tahap finalisasi. Pansus menargetkan seluruh materi yang masih memerlukan penyempurnaan dapat dituntaskan sesuai jadwal.
Penyelesaian Ranperda tersebut diharapkan menjadi langkah penting dalam memperkuat landasan hukum penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Kaltim. Melalui dukungan pembiayaan, pelayanan kesehatan, serta partisipasi lembaga pendidikan dan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu memperluas upaya pencegahan dan meningkatkan koordinasi penanganan penyakit secara berkelanjutan. []
Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum
