Pemprov Kalbar Dapat WTP, Tapi Ada Catatannya

PONTIANAK – Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) mendapatkan Tahun Anggaran 2014 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).  Tapi predikat WTP dari BPK ini masih sama seperti tahun sebelumnya, ada banyak catatan yang diberikan agar diperbaiki.

“BPK RI mengapresiasi upaya Pemprov Kalbar yang telah menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan kami atas hasil pemeriksaan laporan keuangan 2013, sehingga dalam laporan keuangan 2014 tidak terdapat hal yang perlu diungkapkan dalam paragraf penjelasan seperti pada opini tahun sebelumnya,” kata anggota VI BPK RI, Bahrullah Akbar ketika menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas LPHP Kalbar 2014 di Pontianak, Senin (8/6).

Dia menjelaskan, laporan keuangan Pemprov Kalbar tahun anggaran 2014 telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai standar akuntansi pemerintahan. Bahrullah juga mengatakan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, karena opini WTP tidaklah menjamin bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bebas dari kecurangan.

“Laporan keuangan adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Sedangkan tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan,” katanya.

Dia menambahkan, LPH atas laporan keuangan pemerintah Kalbar tahun anggaran 2014 diharapkan memberi manfaat yang optimal bagi DPRD sebagai pemegang hak buget yang menyetujui pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2014.

Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar, Cornelis mengatakan, keberhasilan pihaknya mempertahankan opini WTP dari BPK RI atas laporan keuangan pemprov Kalbar tahun anggaran 2014 merupakan hasil kerja keras dari jajaran pemerintahannya. “WTP itu kan bukan didapat begitu saja, perlu kerja keras untuk mempertahankannya, karena tidak bisa didapat dengan saya teriak-teriak dan mengomel saja kepada SKPD, tetapi harus berdasarkan kemauan keras dari seriap SKPD,” katanya.

Cornelis menjelaskan, prestasi itu juga bisa didapat tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan BPK RI, khususnya perwakilan Kalbar. “Untuk itu kita sangat berterimakasih kepada BPK RI perwakilan Kalbar yang telah memberikan pembinaan dan masukan kepada SKPD kita, sehingga LPj yang kita sampaikan bisa sesuai dengan mekanisme yang ada,” katanya. [] ANT