APEX 2026 Makassar Dorong MBR Lebih Mudah Punya Rumah

MAKASSAR – Akses pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi sorotan dalam APEX 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/08/2026). Forum yang digelar Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) tersebut mengemuka sebagai ruang untuk mempertemukan pengembang, perbankan, dan calon pembeli sekaligus menjembatani kebutuhan hunian dengan skema pembiayaan yang tersedia.

APEX 2026 digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apersi Sulawesi Selatan di Mall MP, Jalan Boulevard, Makassar. Kegiatan itu tidak hanya diarahkan sebagai ajang promosi rumah, tetapi juga sebagai sarana edukasi agar masyarakat memahami persyaratan, fasilitas, dan kemampuan pembiayaan sebelum mengambil keputusan membeli rumah.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apersi, Deddy Indrasetiawan, mengatakan pola pendekatan kepada calon konsumen perlu diubah. Menurut dia, tenaga pemasaran tidak cukup hanya menawarkan unit rumah, tetapi harus mampu menjelaskan skema pembiayaan berdasarkan kemampuan ekonomi calon pembeli.

“Bukan fokus menjual rumah, tapi memberikan pendidikan. Marketing itu bukan memasarkan rumah, tapi kita memberikan solusi bagi calon pembeli,” katanya, sebagaimana diberitakan Sulselsatu, Kamis (13/08/2026).

Deddy menilai pendekatan edukatif penting karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh manfaat program rumah subsidi, termasuk besaran cicilan, fasilitas yang tersedia, dan komponen biaya yang harus disiapkan.

Ia juga melihat antusiasme pengembang dalam APEX 2026 sebagai hal positif. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan expo pertama yang digelar DPD Apersi Sulawesi Selatan pada 2026 dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

“Ini sesuatu hal yang luar biasa. Dengan melihat antusias dari para pengembang, kami DPP Apersi berharap ini ditularkan dan dilakukan juga oleh DPD-DPD lain,” ujar Deddy.

Dari sisi pembiayaan, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan kesiapan mendukung perluasan akses rumah subsidi melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Hendi Kusuma, menyebut Makassar menjadi lokasi strategis untuk mendorong akses kepemilikan rumah karena persoalan backlog atau kekurangan kepemilikan rumah di kota tersebut masih besar.

“Kalau kita bicara mengenai backlog kepemilikan rumah, salah satu backlog yang terbesar ada di Kota Makassar. Jadi tepat expo ini dilaksanakan di sini,” ujarnya.

Hendi mengatakan pemerintah meningkatkan kuota FLPP pada 2026 menjadi 350.000 unit. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan penyaluran tertinggi sebelumnya. Pada 2025, KPR FLPP tercatat tersalurkan sekitar 278.000 unit, sedangkan capaian tertinggi sebelumnya berada di kisaran 229.000 unit pada 2023.

“Tahun ini pemerintah hadir memberikan hal luar biasa dengan mengalokasikan kuota yang lebih besar,” kata Hendi.

Selain kuota yang ditambah, kebijakan pembiayaan juga diperluas melalui penyesuaian batas maksimal penghasilan calon penerima serta perubahan tenor KPR subsidi. Jika sebelumnya tenor maksimal 20 tahun, kini dapat diperpanjang hingga 40 tahun.

Perpanjangan tenor tersebut dinilai dapat mengurangi beban cicilan bulanan sehingga rumah subsidi lebih mudah dijangkau MBR.

“Kalau kita lihat, kira-kira estimasi cicilan bulannya hanya Rp600 hingga Rp700 ribu saja. Terjangkau dan tidak berat,” ujarnya.

Namun, peningkatan kuota pembiayaan dinilai harus diimbangi dengan kesiapan pasokan rumah. Pengembang dan perbankan perlu berkoordinasi agar kuota FLPP dapat terserap dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Next step-nya, bagaimana kita mengisinya. Bapak-bapak dari asosiasi Apersi terus membangun, kami dari BP Tapera bersama para bank penyalur terus melakukan koordinasi dan memasarkan program KPR subsidi ini kepada masyarakat di Sulawesi Selatan,” jelasnya.

Ketua DPD Apersi Sulawesi Selatan Yasser Latief mengatakan pengembang masih menghadapi persoalan dalam memenuhi target pembangunan rumah. Salah satu kendala yang disorot ialah proses perizinan yang belum berjalan secara paralel antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Kami di Sulsel terus ingin berkembang, hanya saja target tidak sesuai dengan fakta lapangan karena perizinan belum paralel dari atas ke bawah. Kebijakan di pusat belum seluruhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” kata Yasser.

Menurut Yasser, realisasi saat ini belum mencapai 80 persen dari target yang diharapkan. Karena itu, ia meminta adanya sinkronisasi regulasi dari tingkat pusat hingga daerah agar pembangunan perumahan dapat berlangsung lebih cepat.

Yasser juga berharap pemerintah menempatkan pengembang sebagai mitra strategis dalam memperluas akses hunian masyarakat, bukan sekadar sebagai pelaku usaha.

“Harapan kami agar pemerintah melihat pengembang ini sebagai teman dan sahabat untuk membantu masyarakat memiliki rumah,” tuturnya.

Melalui APEX 2026, Apersi Sulawesi Selatan berupaya mempertemukan pengembang, perbankan, dan masyarakat dalam satu ekosistem. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat penyaluran pembiayaan, meningkatkan pasokan rumah, sekaligus mendukung target pembangunan tiga juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita mempertemukan perbankan, pengembang, masyarakat yang punya rumah dalam pameran ini. Ini sebagai upaya untuk mencapai target program Presiden tiga juta rumah,” pungkasnya. []

Redaksi01