BUMD Kaltim Diminta Agresif Cari Bisnis untuk Dongkrak PAD

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong badan usaha milik daerah (BUMD) mengubah pola kerja dari sekadar menjalankan kegiatan perusahaan menjadi lebih aktif memburu peluang bisnis. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan daerah sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Dorongan itu mengemuka setelah Perusahaan Daerah (Perusda) Bara Kaltim Sejahtera (BKS) menjalin kerja sama dengan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT). Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kedua perusahaan ditandatangani di Jakarta pada Kamis (20/08/2026) dan menjadi salah satu langkah awal untuk memperluas kemitraan BUMD Kaltim dengan badan usaha milik negara (BUMN) serta perusahaan swasta.

Direktur Perusda BKS sekaligus Ketua Forum BUMD Kaltim Nidya Listiyono mengatakan arahan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menekankan pentingnya percepatan pengembangan bisnis di seluruh BUMD. Ia menyebut perusahaan daerah perlu memanfaatkan peluang kerja sama yang tersedia agar dapat memberikan hasil nyata bagi daerah.

“Pesan Pak Gubernur yaitu semua BUMD Kaltim untuk segera berakselerasi dan membuka peluang-peluang bisnis yang ada. Ke depan bisa berkontribusi positif terhadap pembangunan dan PAD Kaltim,” ungkap Tiyo melalui via telepon, Senin (24/08/2026), sebagaimana dilansir Infosatu, Senin (24/08/2026).

Menurut Nidya, kesepakatan BKS dan PKT bukan menjadi akhir dari proses kerja sama. Kedua pihak justru akan melanjutkan pembahasan untuk mengidentifikasi bidang usaha yang memiliki prospek dan dapat segera direalisasikan.

Ia menilai dukungan Pemprov Kaltim diperlukan untuk memperluas akses perusahaan daerah terhadap calon mitra usaha. Dengan dukungan tersebut, BUMD dinilai memiliki ruang lebih besar untuk membangun jaringan bisnis dengan BUMN maupun sektor swasta.

Keterlibatan Gubernur Kaltim dalam agenda penandatanganan kesepakatan tersebut juga dinilai memperlihatkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong pembentukan ekosistem usaha yang melibatkan BUMD, BUMN, dan perusahaan swasta.

“Kami berharap sinergitas pemerintah, BUMD, BUMN, dan perusahaan swasta lainnya yang ada di Kaltim bisa terus dibuka dan dilaksanakan. Tujuannya tentu dalam rangka menambah pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan di Kaltim,” terangnya.

Dalam pembahasan lanjutan, BKS dan PKT akan memetakan sejumlah peluang bisnis yang dapat ditindaklanjuti. Nidya berharap kerja sama tersebut tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi kedua perusahaan, tetapi juga menjadi contoh bagi BUMD lain di Kaltim untuk lebih aktif membangun kemitraan.

Sebagai Ketua Forum BUMD Kaltim, Nidya mengatakan pihaknya akan mendorong perusahaan daerah lainnya agar tidak menunggu peluang datang. BUMD diharapkan mampu mengidentifikasi potensi usaha, membangun kemitraan, dan mengembangkan kegiatan yang menghasilkan keuntungan.

“BUMD-BUMD lain juga akan segera menyusul. Kami berharap seluruh BUMD bisa membuka kerja sama dan berbisnis untuk mendapatkan profit yang pada akhirnya memberikan kontribusi bagi Kaltim,” tuturnya.

Penandatanganan MoU BKS dan PKT turut dihadiri Direktur Utama (Dirut) PKT Rafli Yandra serta jajaran komisaris PKT, Haris dan Azis Samual. Dari BKS, Nidya hadir bersama Direktur Operasional (Dirops) Adi Agustia Warman.

Nidya menambahkan, dukungan Pemprov Kaltim terhadap kemitraan BUMD dengan perusahaan lain perlu dipertahankan agar peluang bisnis yang telah terbuka dapat berkembang menjadi kerja sama yang produktif. Menurutnya, sinergi antarpelaku usaha tersebut dapat memperkuat kinerja perusahaan daerah sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru bagi pemerintah daerah.

“Pak Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada manajemen PKT yang sudah membuka peluang seluas-luasnya kepada BUMD Kaltim, terutama PT BKS. Pemprov juga akan mendukung kegiatan PKT dan perusahaan lainnya yang akan bekerja sama dengan BUMD,” pungkasnya. []

Redaksi01