DPRD Malang Desak BUMD Perluas Bisnis dan Benahi Organisasi

MALANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menargetkan posisi pimpinan definitif di dua badan usaha milik daerah (BUMD), yakni Tugu Artha dan Tugu Aneka Usaha (Tunas), terisi pada 2026. Langkah tersebut disiapkan setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menilai kinerja kedua BUMD belum optimal dan meminta adanya pembenahan sekaligus perluasan usaha.

Rencana pengisian pimpinan tersebut menjadi salah satu langkah yang diharapkan dapat membuka ruang pengembangan bisnis kedua BUMD. Selain mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD mendorong BUMD mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Sorotan itu disampaikan dalam Penyampaian Pandangan Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Selasa (18/08/2026).

Juru Bicara Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang, Donny Victorius, mengatakan BUMD perlu ditempatkan bukan sekadar sebagai sumber penerimaan daerah. Menurutnya, perusahaan milik daerah juga harus mampu menjadi penggerak kegiatan ekonomi masyarakat.

“Kami memandang BUMD, khususnya Tugu Aneka Usaha (Tunas) dan BPR Tugu Artha, harus berperan dalam dua hal. Pertama membantu meningkatkan PAD dan kedua sebagai stimulator dalam menaikkan sektor perekonomian di Kota Malang,” ujar Donny usai paripurna, sebagaimana diberitakan Malangvoice, Selasa (18/08/2026).

Salah satu usulan yang disoroti Fraksi NasDem-PSI berkaitan dengan pengembangan bisnis BPR Tugu Artha. Donny mendorong agar BPR tersebut mendapat ruang untuk mengelola pembayaran kepegawaian, dengan mencontoh praktik yang telah diterapkan BPR di Sidoarjo dan Jombang.

Skema tersebut, menurut dia, dapat dimulai dari pengelolaan pembayaran honor bagi Ketua RT, Ketua RW, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), hingga guru ngaji.

“Langkah awal bisa dimulai dengan BPR Tugu Artha mengelola dana pembayaran honor Ketua RT, Ketua RW, Satlinmas dan Guru Ngaji,” katanya.

Perluasan layanan itu dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi BPR Tugu Artha untuk meningkatkan aktivitas usahanya. Dalam jangka lebih luas, penguatan bisnis BUMD tersebut diharapkan turut membuka akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

BPR Tugu Artha juga didorong menjadi salah satu pilihan sumber permodalan bagi UMKM, terutama pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan dengan persyaratan lebih mudah dibandingkan layanan perbankan konvensional.

Sementara itu, Tunas mendapat sorotan berbeda. DPRD menilai BUMD tersebut memerlukan penataan organisasi agar kegiatan usahanya dapat kembali berjalan sesuai tujuan pendiriannya.

“Untuk Tunas, diperlukan penataan organisasi yang baik, sehingga ke depan kinerjanya bisa seiring dengan tujuan didirikannya BUMD ini,” ujarnya.

DPRD berharap pembenahan tersebut mampu membuat potensi usaha Tunas lebih produktif sehingga kontribusinya terhadap perekonomian daerah dan PAD dapat ditingkatkan.

Menjawab dorongan tersebut, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan Pemkot Malang sedang menyiapkan proses seleksi untuk mengisi jajaran direksi di Tugu Artha dan Tunas. Kedua BUMD itu saat ini belum memiliki direktur utama definitif.

Pemkot Malang telah menyiapkan panitia seleksi (pansel) yang akan bertugas menjaring calon pimpinan untuk masing-masing BUMD. Pansel tersebut akan dibentuk secara terpisah untuk Tugu Artha dan Tunas.

“Yang jelas, sesuai dengan masukan dari DPRD, kami akan menyegerakan untuk membentuk pansel. Pansel ada dua, nanti untuk Tugu Artha sama Tunas,” jelasnya.

Wahyu menargetkan pengisian pimpinan definitif kedua BUMD dapat rampung pada 2026. Target tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut atas permintaan DPRD agar pembenahan perusahaan milik daerah tidak kembali tertunda.

“Insyaallah 2026 ini terisi. Itu juga sesuai dengan permintaan dari DPRD, 2026 harus terisi,” tegasnya.

Selain persoalan kepemimpinan, Pemkot Malang mengakui masih terdapat sejumlah unit usaha Tunas yang belum berjalan optimal. Rumah Potong Hewan (RPH) disebut sebagai salah satu unit usaha yang aktivitasnya paling terlihat, sedangkan sejumlah sektor lain tetap berjalan dan telah memberikan pendapatan.

“Hanya saja belum optimal memang karena ada keterbatasan saat ini dari direksinya yang belum ada,” katanya.

Pemkot Malang pun akan mempercepat proses seleksi agar Tugu Artha dan Tunas segera memiliki pimpinan definitif. Kehadiran direksi baru diharapkan dapat memberikan arah pengelolaan yang lebih jelas sekaligus membuka peluang pengembangan usaha yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Makanya kami akan kejar ini. Mudah-mudahan nanti bisa kami percepat pengisiannya agar bisa mengoptimalisasi potensi-potensi yang dimiliki oleh BUMD kita,” pungkas Wahyu. []

Redaksi01