IMF Bongkar 20 Negara dengan Utang Tertinggi, Sudan di Posisi Pertama
DARFUR – Tingginya beban utang pemerintah di berbagai negara mendorong Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) mendesak penguatan disiplin fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi global. Dalam proyeksi terbarunya, Sudan menempati posisi pertama dengan rasio utang pemerintah mencapai 334,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), disusul Jepang dan Singapura.
Peringatan tersebut tertuang dalam laporan World Economic Outlook (WEO) edisi Oktober 2026. IMF menilai negara-negara dengan tingkat utang tinggi membutuhkan penyesuaian fiskal yang lebih besar, disertai pengelolaan anggaran yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
“Di negara-negara dengan tingkat utang tinggi, penyesuaian yang diperlukan mungkin lebih besar dibandingkan dengan tingkat penyesuaian yang secara umum terbukti dapat dilaksanakan pada masa lalu,” tulis laporan WEO IMF, sebagaimana dikutip Liputan6, Sabtu (07/11/2026).
IMF menekankan bahwa pengurangan tekanan fiskal tidak boleh dilakukan dengan memangkas seluruh belanja pemerintah secara seragam. Anggaran yang mendukung pertumbuhan jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan perlindungan sosial yang tepat sasaran, tetap perlu dipertahankan.
Untuk mencapai keseimbangan tersebut, IMF mendorong pemerintah melakukan rasionalisasi belanja melalui evaluasi terhadap cakupan aktivitas pemerintahan dan pelaksanaan reformasi struktural. Langkah ini dinilai penting agar penggunaan anggaran lebih efisien sekaligus memperkuat kemampuan negara menghadapi tekanan pembiayaan.
Penyesuaian fiskal juga memiliki peran dalam pengendalian inflasi. Negara-negara yang menghadapi tekanan kenaikan harga dinilai dapat memanfaatkan konsolidasi anggaran untuk mengendalikan permintaan domestik sehingga kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga dapat berjalan lebih efektif.
Selain pengendalian belanja, IMF menyoroti pentingnya pengelolaan utang secara hati-hati dan penguatan regulasi sektor keuangan. Kedua aspek tersebut diperlukan untuk menekan biaya pinjaman serta mengurangi risiko pembiayaan kembali dan ketidaksesuaian mata uang dalam kewajiban utang.
“Pengelolaan utang yang prudent dan regulasi keuangan yang baik akan membantu mengurangi biaya pinjaman antarwaktu, membatasi kerentanan terhadap risiko pembiayaan kembali (refinancing), serta mengurangi ketidaksesuaian mata uang (currency mismatches),” tegas IMF.
Berdasarkan proyeksi IMF, Sudan mencatat rasio utang pemerintah sebesar 334,4 persen terhadap PDB. Jepang berada di urutan kedua dengan 199,4 persen, sedangkan Singapura menempati posisi ketiga dengan 166,4 persen.
Berikutnya, Bahrain mencatat 162,8 persen, Lebanon 139,4 persen, Italia 137,9 persen, dan Yunani 136 persen. Amerika Serikat berada pada posisi kedelapan dengan rasio 126,8 persen, disusul Libya sebesar 125,2 persen dan Prancis 118,5 persen.
Negara lain yang masuk dalam 20 besar adalah Kanada dengan 115,6 persen, Ukraina 111,8 persen, Belgia 109,8 persen, China 104,4 persen, dan Inggris 102 persen.
Sementara itu, Bolivia mencatat 100,2 persen, Spanyol 97,6 persen, Brasil 97 persen, Sri Lanka 95,2 persen, serta Mozambik 91 persen.
Peringkat tersebut memperlihatkan besarnya perbedaan beban utang pemerintah antarnegara. IMF menilai tantangan ke depan bukan sekadar menurunkan rasio utang, melainkan memastikan kebijakan fiskal mampu menjaga kepercayaan pasar, mengendalikan risiko pembiayaan, dan mempertahankan investasi yang menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. []
Redaksi01
