Jelang HLM TP2DD, Pemkab Sinjai Gandeng BI Percepat Digitalisasi Keuangan
MAKASSAR – Persiapan pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Sinjai pada 19 Agustus 2026 mulai dimatangkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memperkuat koordinasi guna mempercepat implementasi digitalisasi transaksi daerah sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan antara Bupati Sinjai Ratnawati Arif dan Kepala Perwakilan BI Sulsel Rizki Ernadi Wimanda di Kantor Perwakilan BI Sulsel, Makassar, Selasa (04/08/2026). Pertemuan menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter dalam mendukung transformasi digital serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Dalam pertemuan itu, Bupati Sinjai didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Adeha Syamsuri. Fokus pembahasan meliputi kesiapan teknis penyelenggaraan HLM TP2DD serta strategi meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan daerah melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital.
Ratnawati mengatakan, sejumlah agenda prioritas telah disiapkan untuk memastikan pelaksanaan HLM TP2DD berjalan optimal.
“Ada beberapa point atau agenda strategis yang kami bahas, antara lain optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta persiapan teknis pelaksanaan HLM TP2DD yang rencananya akan di laksanakan di Kabupaten Sinjai 19 Agustus mendatang,” ungkap Ratnawati.
Kegiatan tersebut, sebagaimana diberitakan Protokol Sinjaikab, Selasa (04/08/2026), diharapkan menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas instansi dalam mempercepat digitalisasi layanan pemerintah daerah, khususnya pada sektor pengelolaan keuangan dan transaksi elektronik.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sulsel Rizki Ernadi Wimanda menilai sinergi antara pemerintah daerah dan BI memiliki peran penting dalam mempercepat digitalisasi keuangan daerah. Menurutnya, kolaborasi tersebut akan mendukung peningkatan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Ratnawati juga menegaskan kesiapan Pemkab Sinjai untuk mendukung implementasi berbagai kebijakan digitalisasi transaksi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
“Kami siap mengoptimalkan implementasi kebijakan digitalisasi transaksi daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Melalui penyelenggaraan HLM TP2DD, pemerintah berharap koordinasi antara BI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan semakin kuat sehingga percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif di Sulsel serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan peningkatan penerimaan daerah. []
Redaksi01
