Kemendagri Minta Pemda Sumsel Genjot PAD dan Kinerja BUMD
PALEMBANG – Pemerintah daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) didorong mencari sumber pendapatan baru dan memperkuat kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) agar pengelolaan keuangan daerah tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Strategi tersebut menjadi salah satu fokus rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama jajaran pemerintah daerah di Sumsel, Jumat (21/08/2026).
Rapat yang dipimpin Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni itu diikuti Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel. Pembahasan diarahkan pada penguatan pendapatan, optimalisasi belanja, serta penciptaan sumber pembiayaan alternatif.
“Ya, hari ini baru saja ada rapat koordinasi pengelolaan keuangan di Provinsi Sumatera Selatan dihadiri oleh Sekda Kabupaten Kota, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, termasuk juga dari Kementerian Dalam Negeri dan OPD di Provinsi. Kita membahas bagaimana pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja,” ujar Agus Fatoni, sebagaimana dilansir Suara Publik, Jumat (21/08/2026).
Salah satu pendekatan yang ditekankan dalam rapat tersebut adalah creative financing atau pembiayaan kreatif. Pemda di Sumsel diminta mengembangkan cara baru untuk memperluas sumber pendapatan dengan memanfaatkan aset daerah dan membangun kerja sama dengan berbagai pihak.
Skema yang didorong mencakup penguatan BUMD, optimalisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta pemanfaatan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
“Tadi juga kita menekankan pentingnya daerah melakukan creative financing, melakukan upaya baru, cara-cara baru untuk meningkatkan pendapatan daerah, baik dari sisi PAD, dana transfer, kemudian peningkatan BUMD, mengoptimalkan kinerja BUMD, mengoptimalkan kinerja BLUD, pemanfaatan barang milik daerah, kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha, termasuk juga CSR dan Baznas,” jelasnya.
Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut Kemendagri, tidak cukup dilakukan dengan meningkatkan penerimaan secara konvensional. Fatoni menyebut terdapat lima strategi yang perlu diperkuat daerah, yakni intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), digitalisasi, dan inovasi tata kelola.
Kelima strategi tersebut diharapkan mampu memperluas basis pendapatan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya yang telah dimiliki daerah. Dengan demikian, pemda tidak hanya mengandalkan tambahan transfer dari pemerintah pusat untuk memperkuat kemampuan fiskalnya.
Perhatian juga diberikan terhadap keberadaan BUMD. Dari 1.192 BUMD yang tercatat di Indonesia, sektor perbankan daerah dinilai secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Namun, sejumlah perusahaan daerah lain masih menghadapi persoalan kinerja, termasuk perusahaan daerah air minum (PDAM).
“Peningkatan PAD itu ada strateginya, yaitu dengan intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan sumber daya manusia, digitalisasi, dan inovasi. BUMD dari seluruh Indonesia ada 1.192, itu banyak juga yang sudah baik, terutama misalnya bank daerah itu sudah bagus. Kalau untuk PDAM ada yang masih belum bagus ada juga yang bagus. Tapi umumnya daerah semangat untuk bisa membentuk BUMD yang baru dan meningkatkan kinerja BUMD yang sudah ada,” paparnya.
Selain mengejar peningkatan penerimaan, Kemendagri meminta pemda menjaga kualitas pengeluaran. Efisiensi anggaran menjadi perhatian agar belanja pemerintah tidak terserap untuk kegiatan pendukung yang dinilai kurang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Pemda se-Sumsel diarahkan menempatkan program utama sebagai prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengendalian belanja tersebut diharapkan dapat memperkuat kesehatan fiskal sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Sementara dari sisi belanja, kita harus melakukan efisiensi. Jadi kita tidak menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendukung. Kita harus mengutamakan yang sifatnya kegiatan utama. Nah itu tadi yang kita tekankan, kita terus bersama-sama agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik, semakin transparan, dan semakin akuntabel,” tutupnya. []
Redaksi01
