Kutim Dapat Bantuan Menara Telekomunikasi, Internet Desa Jadi Prioritas
Pemkab Kutim memperoleh bantuan satu menara telekomunikasi pada 2026, tetapi masih membutuhkan dukungan perangkat jaringan dan operator seluler untuk memastikan perluasan akses internet di pedesaan.
ADVERTORIAL – Pembangunan menara telekomunikasi belum tentu menjamin tersedianya layanan internet bagi masyarakat pedesaan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) karena itu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan operator seluler agar bantuan satu menara telekomunikasi pada 2026 benar-benar dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan jaringan di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses digital.
Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Ronny Bonar, menjelaskan bahwa pembangunan menara harus diikuti penyediaan perangkat pemancar dan dukungan operator telekomunikasi agar masyarakat dapat menikmati layanan komunikasi.
“Tower, BTS itu berbeda. Tower itu tiangnya, BTS itu yang untuk masang sinyalnya. Dan itu bisa diisi oleh berapa-berapa provider. Kita enggak tahu nih, tergantung kementerian,” jelas Ronny.
Pernyataan tersebut disampaikan Ronny seusai menghadiri pembukaan konferensi kabupaten Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Serba Guna Bukit Pelangi, Sabtu (10/10/2026).
Menurutnya, menara telekomunikasi merupakan struktur fisik untuk menempatkan perangkat jaringan, sedangkan Base Transceiver Station (BTS) adalah perangkat yang menghubungkan telepon seluler pengguna dengan jaringan operator.
Perbedaan fungsi tersebut menjadi perhatian Pemkab Kutim dalam merencanakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Tanpa pemasangan perangkat jaringan dan keterlibatan operator, keberadaan menara belum dapat memberikan manfaat komunikasi secara langsung kepada masyarakat.
Di tengah tantangan tersebut, Pemkab Kutim memperoleh dukungan pemerintah pusat berupa bantuan satu menara telekomunikasi pada 2026. Bantuan itu merupakan hasil koordinasi pemerintah daerah dengan kementerian terkait mengenai kebutuhan pengembangan jaringan di wilayah pedesaan.
“Kemarin kita sudah berkomunikasi dengan kementerian. Alhamdulillah tahun ini kita dapat satu lagi bantuan tower,” ujar Ronny.
Bantuan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan telekomunikasi, khususnya di kawasan yang masih menghadapi keterbatasan sinyal seluler dan akses internet.
Namun, Diskominfo Staper Kutim tidak hanya mengandalkan pembangunan menara. Pemerintah daerah juga mengupayakan pemanfaatan sejumlah teknologi jaringan yang disesuaikan dengan kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan anggaran.
Alternatif teknologi tersebut mencakup jaringan serat optik atau fiber optic (FO), Very Small Aperture Terminal (VSAT) atau terminal bukaan sangat kecil, serta perangkat penguat sinyal untuk mendukung konektivitas di wilayah yang sulit dijangkau infrastruktur telekomunikasi konvensional.
Penggunaan berbagai teknologi itu menjadi bagian dari strategi pemerataan akses digital dengan mempertimbangkan efektivitas pembangunan dan efisiensi pembiayaan.
Ronny menegaskan bahwa pengembangan jaringan telekomunikasi dalam jangka panjang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap perangkat tertentu sekaligus meningkatkan kualitas layanan internet di pedesaan.
“Saya punya target bahwa ke depan kalau bisa kita jangan ada ketergantungan dengan yang alat-alat yang lain lah, kalau bisa yang sudah seperti yang diwajibkan oleh kota lah, yang kayak di desa, di kota, sama juga di desa,” tegasnya.
Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Kutim perlu mempertimbangkan kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk ketersediaan pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan pengoperasian perangkat secara berkelanjutan.
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan operator seluler juga terus diperkuat agar pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada penyediaan menara, tetapi dapat dilanjutkan dengan pengoperasian jaringan yang memberikan manfaat nyata.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Kutim berharap kesenjangan akses internet antara perkotaan dan pedesaan semakin berkurang. Pemerataan konektivitas digital diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas akses pendidikan, memperlancar komunikasi, serta membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat desa. []
Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum
