Laskar Jogo Probolinggo Bela Pemerintahan SAE dari Kritik Anggaran
Wakil Laskar Jogo Probolinggo, Rudi, menilai kritik terhadap anggaran pakaian dinas Bupati dan Wabup Probolinggo harus berbasis data, proporsional, serta tidak hanya menyasar eksekutif.
PROBOLINGGO – Wakil Laskar Jogo Probolinggo, Rudi, meminta kritik terhadap anggaran pakaian dinas Bupati Probolinggo Haris dan Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Fahmi dilakukan secara proporsional, berbasis data, dan tidak diarahkan hanya kepada eksekutif. Pernyataan itu disampaikan Rudi di Probolinggo, Jumat (29/05/2026), merespons pemberitaan salah satu media yang menyoroti besaran anggaran pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.
Rudi mengatakan, penetapan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo tidak dapat disebut sebagai keputusan sepihak. Menurut dia, setiap kebijakan anggaran telah melalui mekanisme pembahasan antara eksekutif dan legislatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kebijakan atau sebuah keputusan anggaran itu sudah ditetapkan melalui proses yang legal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui proses antara eksekutif dan legislatif. Jadi anggaran tidak semata-mata hanya selera eksekutif, tidak ujug-ujug selera bupati dan wakil bupati,” tegas Rudi.
Ia menilai kritik publik terhadap anggaran tetap diperlukan, tetapi harus ditempatkan pada konteks yang tepat. Rudi menyebut, koreksi akan lebih kuat apabila dilakukan setelah anggaran berjalan dan realisasi penggunaannya dapat diperiksa secara objektif.
“Nominal yang ditetapkan itu alangkah baiknya diberi kesempatan dulu. Nanti pada akhir tahun, silakan dikoreksi — apakah anggaran itu sudah dibelanjakan, ada sisa, atau ada hal lain. Mengkritisi itu setelah anggaran berjalan dan terbukti digunakan sesuai peruntukannya,” ujarnya.
Rudi menambahkan, apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kejanggalan, penyimpangan, atau indikasi pelanggaran hukum, masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Menurut dia, mekanisme hukum tetap terbuka bagi siapa pun yang memiliki data dan bukti memadai.
Selain itu, Rudi menyoroti kritik yang dinilainya tidak berimbang karena hanya diarahkan kepada eksekutif. Ia mempertanyakan mengapa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh legislatif tidak ikut dikritisi.
“APBD itu digunakan untuk operasional pemerintahan daerah, baik yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif. Berapa nilai seragam atau baju dinas teman-teman legislatif DPRD? Saya yakin jauh lebih besar. Kenapa ini tidak dikritisi?” kata Rudi dengan nada tegas.
Menurut Rudi, kritik yang hanya menyasar satu pihak tanpa data yang matang berpotensi digunakan untuk mendiskreditkan pemerintahan yang sah. Ia juga mengingatkan agar kritik tidak berubah menjadi tudingan yang tidak didukung bukti.
“Jangan hanya modal nyinyir dengan data-data yang masih prematur. Tujuannya hanya untuk mendiskreditkan, ada pesanan tertentu yang dilontarkan ke media atau pihak lain,” tegasnya.
Rudi menyatakan dukungan kepada pemerintahan Haris–Fahmi yang mengusung visi Sejahtera, Amanah, Aman, dan Eksis Berdaya Saing (SAE). Ia berharap Pemkab Probolinggo diberi kesempatan menjalankan program pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
“Pemerintahan SAE ini bukan anti-kritik, bukan anti-dikoreksi. Tapi harus fair. Saya harap ke depan pemerintahan ini berjalan sesuai dengan visi dan misinya. Kita tunggu sampai akhir jabatannya,” pungkas Rudi.
Ia menegaskan, ruang kritik dan jalur hukum tetap terbuka apabila kelak ditemukan persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, selama belum ada pelanggaran yang terbukti, publik diminta memberi kesempatan kepada pemerintahan SAE untuk bekerja dan membuktikan komitmennya kepada masyarakat. []
Penulis: Rachmat Effendi | Penyunting: Redaksi
