Laskar Jogo Probolinggo Minta Kritik Anggaran Baju Dinas Bupati Harus Berbasis Data, Bukan Nyinyir
PROBOLINGGO – Wakil Laskar Jogo Probolinggo, Rudi, mengingatkan pihak-pihak yang mengkritik besaran anggaran baju dinas Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo, Gus Haris–Lora Fahmi, agar memperkuat literasi dan data sebelum melontarkan kritik.
Menurutnya, penetapan anggaran tersebut telah melalui proses legal antara eksekutif dan legislatif sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bisa diklaim sebagai keputusan sepihak pimpinan daerah.
Hal itu disampaikan Rudi merespons pemberitaan di salah satu media yang mempermasalahkan besaran anggaran pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo. Jumat (29/5/2026).
Rudi menegaskan bahwa setiap kebijakan anggaran di lingkup pemerintah daerah tidak lahir dari keinginan satu pihak semata.
“Kebijakan atau sebuah keputusan anggaran itu sudah ditetapkan melalui proses yang legal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui proses antara eksekutif dan legislatif. Jadi anggaran tidak semata-mata hanya selera eksekutif, tidak ujug-ujug selera bupati dan wakil bupati,” tegas Rudi.
Minta Kritik Dilakukan Setelah Anggaran Berjalan
Rudi juga mengingatkan bahwa mengkritisi anggaran yang belum sepenuhnya berjalan adalah langkah yang kurang tepat. Menurutnya, koreksi publik akan lebih bermakna dan berbobot apabila dilakukan setelah anggaran benar-benar direalisasikan, bukan sekadar merespons angka yang tertera dalam dokumen perencanaan.
“Nominal yang ditetapkan itu alangkah baiknya diberi kesempatan dulu. Nanti pada akhir tahun, silakan dikoreksi — apakah anggaran itu sudah dibelanjakan, ada sisa, atau ada hal lain. Mengkritisi itu setelah anggaran berjalan dan terbukti digunakan sesuai peruntukannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila di kemudian hari ditemukan kejanggalan atau indikasi pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran, masyarakat atau pihak mana pun dipersilakan untuk melaporkannya langsung kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
Soroti Ketidakberimbangan Kritik
Bagian yang paling mengundang perhatian dari pernyataan Rudi adalah tantangannya kepada para pengkritik untuk bersikap adil dan proporsional.
Ia mempertanyakan mengapa kritik soal anggaran APBD hanya diarahkan kepada eksekutif, sementara legislatif yang juga menggunakan anggaran dari sumber yang sama justru tidak pernah disentuh.
“APBD itu digunakan untuk operasional pemerintahan daerah, baik yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif. Berapa nilai seragam atau baju dinas teman-teman legislatif DPRD? Saya yakin jauh lebih besar. Kenapa ini tidak dikritisi?” kata Rudi dengan nada tegas.
Menurutnya, kritik yang hanya menyasar satu pihak tanpa data yang matang berpotensi menjadi alat untuk mendiskreditkan pemerintahan yang sah, bahkan bisa jadi ada agenda atau pesanan tertentu di baliknya.
“Jangan hanya modal nyinyir dengan data-data yang masih prematur. Tujuannya hanya untuk mendiskreditkan, ada pesanan tertentu yang dilontarkan ke media atau pihak lain,” tegasnya.
Dukung Pemerintahan SAE Bekerja Hingga Akhir Jabatan
Di bagian akhir pernyataannya, Rudi menyampaikan dukungan penuh kepada pemerintahan Gus Haris–Lora Fahmi yang mengusung visi SAE — akronim yang merujuk pada Sejahtera, Amanah, Aman, dan Eksis Berdaya Saing — untuk menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Probolinggo hingga akhir masa jabatan.
“Pemerintahan SAE ini bukan anti-kritik, bukan anti-dikoreksi. Tapi harus fair. Saya harap ke depan pemerintahan ini berjalan sesuai dengan visi dan misinya. Kita tunggu sampai akhir jabatannya,” pungkas Rudi.
Ia juga mengingatkan, apabila ada persoalan hukum yang muncul dalam perjalanan pemerintahan, jalur hukum tetap terbuka. Namun selama belum ada pelanggaran yang terbukti, publik diminta memberikan kesempatan kepada pasangan SAE untuk bekerja dan membuktikan diri. (rac)
