Pemerintah Alihkan Fokus ke Rusun Subsidi, Program 3 Juta Rumah Masuk Babak Baru
JAKARTA – Pemerintah mengarahkan ulang strategi Program 3 Juta Rumah dengan memprioritaskan pembangunan hunian vertikal atau rumah susun (rusun) subsidi di kawasan perkotaan, menyusul terbitnya Keputusan Menteri (Kepmen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 23/KPTS/M/2026 yang mengatur skema pembiayaan, harga, hingga standar teknis unit.
Kebijakan yang ditetapkan pada 5 April 2026 tersebut menjadi landasan baru dalam percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya di wilayah dengan keterbatasan lahan. Pemerintah menilai pendekatan vertikal sebagai solusi untuk menekan angka backlog perumahan sekaligus mengoptimalkan ruang perkotaan.
Dalam beleid itu, pemerintah menetapkan jangka waktu kredit atau tenor kepemilikan rusun subsidi hingga 30 tahun. Selain itu, pembeli juga akan mendapatkan subsidi selisih bunga sehingga suku bunga yang dibebankan hanya sebesar 6 persen.
“Jangka waktu kredit atau pembiayaan pemilikan rumah untuk satuan rumah susun paling lama 30 tahun,” bunyi beleid tersebut, sebagaimana diberitakan Bisnis, Senin, (27/04/2026).
Regulasi ini juga mengatur standar luas unit rusun subsidi, yakni minimal 21 meter persegi dan maksimal 45 meter persegi. Sementara harga jual ditetapkan berdasarkan zonasi, berkisar antara Rp10 juta hingga Rp14,5 juta per meter persegi. Untuk wilayah DKI Jakarta (Daerah Khusus Ibukota Jakarta), harga tertinggi mencapai Rp14,5 juta per meter persegi, khususnya di kawasan Jakarta Pusat.
Dengan skema tersebut, unit seluas 45 meter persegi di Jakarta Barat dan Selatan dapat mencapai sekitar Rp630 juta, sedangkan di Jakarta Timur dan Utara sekitar Rp607,5 juta. Adapun di Jakarta Pusat, harga unit serupa bisa menyentuh Rp652,5 juta.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan optimisme terhadap implementasi kebijakan ini. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menilai kepastian regulasi akan mendorong percepatan pembangunan dan penyaluran rusun subsidi.
“Dan dari sisi MBR-nya itu juga ada tenor sampai 30 tahun yang meningkatkan masyarakat untuk mengakses Rumah susun. sangat optimis dengan keluarnya regulasi baru Dari Kementerian PKP,” ujar Heru.
Secara operasional, BP Tapera menargetkan realisasi awal program ini mulai berjalan pada Mei 2026, dengan target pembiayaan mencapai 10.000 unit rusun subsidi hingga akhir tahun.
Meski demikian, pelaku usaha properti melalui Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) memberikan sejumlah catatan terhadap implementasi kebijakan tersebut. Ketua Umum (Ketum) DPP REI, Bambang Eka Jaya, menilai margin keuntungan yang tersedia masih terbatas sehingga berpotensi memengaruhi minat pengembang.
Ia juga menyoroti sejumlah aspek teknis yang perlu diperjelas, mulai dari skala minimal proyek, standar fasilitas, hingga penyederhanaan perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar tidak disamakan dengan apartemen komersial.
“Jadi, keterlibatan swasta untuk ikut partisipasi ke pengadaan rusunami masih memungkinkan, hanya perlu kejelasan aturan mainnya,” jelasnya.
Di sisi permintaan, Bambang menilai harga yang ditetapkan masih dalam batas terjangkau bagi MBR, terlebih dengan perluasan kriteria penghasilan hingga Rp14 juta untuk lajang dan Rp20 juta bagi yang telah menikah. Segmentasi ini dinilai potensial bagi generasi muda yang membutuhkan hunian di pusat kota.
“Jadi kesimpulannya rusunami salah satu solusi pemenuhan backlog perumahan kita, tapi kunci terpenting juga ketersediaan KPR Bersubsidi untuk pembeli yang dijanjikan dengan bunga 6%. Karena jika menggunakan bunga komersial tidak mungkin terjangkau MBR,” pungkasnya.
Dengan kombinasi regulasi, subsidi bunga, dan tenor panjang, pemerintah berharap pembangunan rusun subsidi dapat menjadi pilar utama dalam mengatasi krisis hunian di perkotaan sekaligus memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat. []
Penulis: Alifian Asmaaysi | Penyunting: Redaksi01
