Pemprov Kalsel Siapkan Pasar Murah Jika Harga Pangan Melonjak

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyiapkan langkah antisipasi berupa pasar murah apabila terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah pemantauan harga komoditas pangan yang terus dilakukan.

Kesiapan intervensi tersebut disampaikan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Eddy Elminsyah Jaya usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) secara virtual di Command Center Banjarbaru, Senin (20/07/2026), sebagaimana diberitakan Gerbangpatriot, Senin (20/07/2026).

Menurut Eddy, hasil pemantauan harga pada pekan ketiga Juli menunjukkan sejumlah komoditas mengalami kenaikan di beberapa daerah. Namun, kondisi harga pangan di Kalsel masih berada dalam kategori terkendali dan belum mengalami lonjakan yang mengkhawatirkan.

“Alhamdulillah, hari ini kita kembali mengikuti rapat pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri. Dari pemantauan minggu ketiga Juli memang ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan. Namun di Kalimantan Selatan, harga telur ayam ras, cabai rawit, dan minyak goreng kita tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Harganya masih berada di bawah harga acuan penjualan,” ujar Eddy.

Meski situasi relatif stabil, Pemprov Kalsel memastikan pengawasan harga di pasar tradisional maupun pusat perdagangan tetap dilakukan secara berkala. Langkah tersebut bertujuan mencegah harga komoditas strategis melampaui ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kita berharap kondisi ini tetap terjaga. Walaupun demikian, pengawasan di pasar-pasar harus terus dilakukan agar harga minyak goreng tidak melampaui harga eceran tertinggi, begitu juga harga cabai dan komoditas lainnya tidak melebihi harga acuan penjualan yang telah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional,” jelasnya.

Selain memperkuat pengawasan, Pemprov Kalsel juga telah menyiapkan mekanisme intervensi pasar apabila ditemukan wilayah yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi. Pelaksanaan pasar murah nantinya akan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perdagangan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan.

“Untuk pasar murah nantinya akan dilaksanakan oleh dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perdagangan. Mereka akan memantau titik-titik yang memerlukan pelaksanaan pasar murah, terutama sebagai bentuk intervensi pasar agar tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan,” kata Eddy.

Pemprov Kalsel berharap koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar pasokan dan harga pangan tetap stabil. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah secara berkelanjutan. []

Redaksi01