Prabowo Targetkan KDMP Pangkas Rantai Distribusi Pangan, Efisiensi Tembus Rp313 Triliun
JAKARTA – Pemerintah menargetkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi tulang punggung baru sistem distribusi pangan nasional dengan memangkas rantai pasok yang selama ini dinilai panjang dan membebani harga. Langkah tersebut diperkirakan mampu menciptakan efisiensi ekonomi hingga Rp313 triliun sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat sebagai konsumen.
Kebijakan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/07/2026). Presiden menjelaskan bahwa pola distribusi pangan yang berlaku saat ini masih melibatkan banyak perantara sehingga sebagian besar keuntungan tidak dinikmati oleh petani maupun konsumen.
“Ternyata setelah diriset oleh Menteri Pertanian, keuntungan yang diambil oleh pihak penengah ini adalah 30%-40%, atau sekitar Rp313 triliun,” kata Prabowo.
Presiden menjelaskan hasil panen petani saat ini harus melalui sejumlah mata rantai distribusi, mulai dari pedagang pengumpul, distributor, subdistributor, pedagang grosir hingga pedagang ritel sebelum sampai kepada konsumen. Melalui KDMP, pemerintah ingin menyederhanakan jalur distribusi agar biaya logistik dan margin perdagangan dapat ditekan.
Menurut Prabowo, margin distribusi yang selama ini berkisar 30 hingga 40 persen diharapkan turun menjadi sekitar 5 hingga 10 persen sehingga nilai ekonomi yang sebelumnya dinikmati para perantara dapat kembali dirasakan oleh petani dan masyarakat.
“Berarti sisanya bisa dinikmati oleh petani dan konsumen. Ini adalah keamanan ekonomi jangka panjang,” ujar Prabowo.
Pemerintah menilai peningkatan perputaran uang di tingkat masyarakat akan menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas melalui efek berganda (multiplier effect). Sebagaimana diberitakan Waspada, Senin (20/07/2026), Presiden memperkirakan dana yang beredar di masyarakat dapat mencapai Rp500 triliun hingga Rp600 triliun apabila efisiensi distribusi berhasil diwujudkan.
“Kalau minimal dua kali berarti Rp500 triliun hingga Rp600 triliun akan beredar di rakyat kita di bawah. Kalau sampai tiga kali, empat kali, kita bisa bayangkan dampaknya secara ekonomi,” kata dia.
Selain berfungsi sebagai jalur distribusi pangan, KDMP diproyeksikan menjadi pusat layanan ekonomi desa. Setiap koperasi dirancang memiliki gudang penyimpanan, fasilitas cold storage, armada angkutan, gerai, bengkel alat dan mesin pertanian, serta menjadi penyalur berbagai barang bersubsidi.
Presiden menegaskan distribusi subsidi harus tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Barang subsidi adalah milik rakyat, tidak boleh diperdagangkan,” tegas Prabowo.
Keberadaan jaringan KDMP juga diharapkan memudahkan pemerintah memantau kondisi pasokan pangan hingga tingkat desa. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat lebih cepat mengidentifikasi wilayah yang mengalami kelebihan maupun kekurangan komoditas sehingga distribusi pangan menjadi lebih merata dan pengendalian inflasi dapat dilakukan secara lebih efektif.
“Kita akan mengerti di mana langka, di mana lebih, dan akhirnya akan lebih baik dan lebih cepat untuk mengendalikan inflasi,” ujar Presiden.
Hingga kini, pemerintah telah mengoperasikan lebih dari 1.000 KDMP dan menargetkan jumlahnya meningkat menjadi sekitar 30.000 unit hingga akhir 2026. Pemerintah juga menyatakan akan terus menyempurnakan implementasi program agar mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, mengurangi ketergantungan petani terhadap rentenir, serta memperluas pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah pedesaan. []
Redaksi01
