Program Rumah Subsidi di Sorong Dinilai Baik, Tapi Perlu Ditingkatkan
SORONG – Pemerintah pusat menekankan pentingnya akurasi data dan kolaborasi lintas pihak dalam memastikan program rumah subsidi tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menyusul kunjungan kerja ke Perumahan Aqwa Residence 6 di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Minggu (26/04/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti untuk meninjau langsung kualitas pembangunan serta pemanfaatan hunian subsidi oleh masyarakat.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyediaan rumah subsidi tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas dan kenyamanan hunian bagi penerima manfaat.
“Kita ingin memastikan rumah subsidi yang dibangun benar-benar layak, nyaman, dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Ini bukan hanya soal jumlah unit, tetapi juga kualitas,” ujarnya sebagaimana dilansir Rri, Minggu (26/04/2026).
Ia juga menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembang menjadi faktor utama dalam percepatan pembangunan perumahan di wilayah timur Indonesia.
“Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah pusat menyiapkan kebijakan dan dukungan pembiayaan, pemerintah daerah mendukung dari sisi regulasi dan lahan, sementara pengembang memastikan kualitas pembangunan,” katanya.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri PKP menilai lokasi perumahan memiliki keunggulan karena dekat dengan berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan tempat ibadah. Bahkan, ia memberikan penilaian terhadap kualitas hunian yang ada.
“Dari segi lokasi, perumahan ini sangat baik karena dekat dengan sekolah, rumah sakit, pasar, dan tempat ibadah. Ini penting agar masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga akses terhadap kebutuhan dasar sehari-hari,” ujarnya.
“Kalau saya nilai, perumahan ini saya beri nilai 8. Artinya sudah cukup baik, tetapi tetap harus terus ditingkatkan kualitasnya ke depan,” ucapnya.
Selain itu, penggunaan data yang akurat menjadi perhatian dalam memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Menteri PKP menyebut kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi kunci dalam hal tersebut.
“Kami bekerja sama dengan BPS agar seluruh program perumahan, termasuk rumah subsidi, benar-benar berbasis data yang akurat sehingga tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan kesiapan lembaganya dalam mendukung program tersebut melalui penyediaan data yang terintegrasi.
“Kami akan memastikan dukungan data yang akurat agar program perumahan dapat tepat sasaran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Papua,” ujarnya.
Dari sisi daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya menyatakan komitmennya untuk mempercepat pembangunan hunian melalui kebijakan yang pro masyarakat. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan perumahan di wilayahnya.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan Kementerian PKP dalam pembangunan perumahan di Papua Barat Daya. Ini sangat membantu masyarakat kami dalam mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” kata Elisa Kambu.
Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Papua Barat Daya siap memberikan insentif berupa pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) guna mempercepat pembangunan rumah subsidi.
“Kami siap melaksanakan kebijakan pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara gratis untuk mendukung percepatan pembangunan rumah subsidi di Papua Barat Daya kedepannya,” ucapnya.
Sementara itu, pihak pengembang menyebutkan bahwa Perumahan Aqwa Residence 6 dibangun di atas lahan seluas sekitar 3 hektare dengan total 136 unit rumah, di mana 128 unit di antaranya telah dihuni masyarakat. Pengembang juga berencana menambah fasilitas ruang terbuka hijau guna meningkatkan kualitas lingkungan hunian.
“Ke depan, kami juga akan melengkapi kawasan ini dengan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan hunian yang lebih nyaman dan berkelanjutan,” ujar Fadli.
Dengan kunjungan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas pembangunan rumah subsidi yang berkualitas dan tepat sasaran hingga ke wilayah timur Indonesia, sekaligus mendorong pemerataan akses hunian layak bagi masyarakat. []
Penulis: Husni Laing | Penyunting: Redaksi01
