PT Kaltim Asesmen PN Tanah Grogot, Dorong Kualitas Peradilan
PASER – Pengadilan Tinggi (PT) Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan asesmen Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Pengadilan Negeri (PN) Tanah Grogot selama dua hari, 23–24 April 2026, sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan peradilan dan profesionalisme aparatur.
Kegiatan yang berlangsung di PN Tanah Grogot ini dipimpin Wakil Ketua PT Kaltim, Nova Flory Bunda, bersama tim asesmen yang diketuai Irfanudin. Tim tersebut juga melibatkan Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Mahmuriadin, serta Icieh Kusumawardani sebagai sekretaris, dan anggota Mardiana serta Wahudi Pratama.
Pelaksanaan asesmen dilakukan melalui metode uji petik dan pemeriksaan langsung di setiap bagian, guna mencocokkan administrasi perkara dengan praktik pelaksanaan tugas di lapangan. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Asesmen AMPUH bertujuan meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme aparatur peradilan, serta memastikan tertib administrasi perkara dan kualitas pelayanan publik,” ujar Nova Flory Bunda, Jumat (24/04/2026).
Ia menegaskan, pengawasan difokuskan untuk menjamin kinerja lembaga peradilan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, sehingga proses peradilan dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
Ketua Tim Asesmen, Irfanudin, menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran objektif terhadap kinerja satuan kerja. “Hasil pemeriksaan ini menjadi dasar evaluasi sekaligus rekomendasi perbaikan,” ujarnya.
Selama dua hari pelaksanaan, tim meninjau sejumlah aspek penting, mulai dari administrasi perkara, kualitas putusan, integritas aparatur, pelayanan publik, hingga penerapan standar operasional prosedur (standard operating procedure).
PT Kaltim menyatakan hasil asesmen ini akan menjadi bahan evaluasi bagi PN Tanah Grogot dalam memperkuat sistem kerja dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Upaya ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya peradilan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. []
Penulis: Darwanti | Penyunting: Aulia Setyaningrum
