Rumah Subsidi Baru Terealisasi 54.961 Unit, Target 350 Ribu Masih Jauh
JAKARTA – Realisasi penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) hingga awal Mei 2026 baru mencapai 54.961 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Capaian ini masih menyisakan tantangan besar untuk memenuhi target nasional 350.000 unit rumah subsidi yang ditetapkan pemerintah pada tahun anggaran 2026.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia tetap mempertahankan target tersebut sebagai bagian dari program prioritas penyediaan hunian layak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pemerintah tidak menurunkan ambisi meski realisasi awal masih terbatas. “Tahun lalu 350.000, tahun ini di APBN juga sudah 350.000,” ujar Maruarar, sebagaimana diwartakan Sumber Berita, Kamis, (28/05/2026).
Pemerintah menilai percepatan penyaluran rumah subsidi perlu ditopang oleh berbagai kebijakan pendukung, termasuk insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), penyesuaian bunga pembiayaan, serta pelibatan sektor swasta dalam pembiayaan perumahan bagi MBR. Selain itu, perluasan suplai hunian juga dilakukan melalui pengembangan kawasan berskala besar yang diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan unit rumah dalam jumlah signifikan.
Salah satu proyek yang disiapkan pemerintah berada di kawasan Meikarta yang diproyeksikan dapat menyediakan hingga 141.000 unit rumah secara bertahap. “Selama lima tahun terakhir pembiayaan rumah susun subsidi hanya 140.000 unit. Mudah-mudahan dari satu titik ini kita bisa mendapatkan 141.000 unit,” kata Maruarar.
Sementara itu, Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera Muhammad Nauval Al-Ammari menyampaikan bahwa realisasi 54.961 unit merupakan capaian awal program FLPP tahun berjalan. Artinya, masih terdapat sekitar 295.039 unit rumah subsidi yang harus disalurkan agar target nasional dapat tercapai secara penuh hingga akhir 2026.
Dari sisi pemanfaatan, BP Tapera mencatat tingkat keterhunian rumah subsidi meningkat dari 93,62 persen menjadi 94,02 persen. Kenaikan ini menunjukkan bahwa rumah subsidi yang telah disalurkan semakin banyak dihuni dan dimanfaatkan oleh penerima manfaat secara optimal.
Secara regional, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran tertinggi sebanyak 13.032 unit, diikuti Sulawesi Selatan 4.675 unit, Jawa Tengah 4.672 unit, Sumatera Selatan 3.697 unit, dan Jawa Timur 3.654 unit. Data ini menunjukkan konsentrasi penyaluran masih dominan di wilayah dengan tingkat kebutuhan perumahan tinggi.
Untuk memperkuat pengawasan, BP Tapera juga berencana memperluas pemantauan terhadap 75.000 unit rumah di sedikitnya 77 kabupaten/kota pada 2026. Langkah ini dilakukan guna memastikan rumah subsidi tepat sasaran, benar-benar dihuni MBR, serta menghindari potensi penyalahgunaan program. []
Penulis: Redaksi | Penyunting: Redaksi01
