There Are No Bad Soldiers, Only Bad Commanders: Tanggapan Tegas Yek Mus Soal Satpol PP Probolinggo

PROBOLINGGO – Mengawali pandangan ini, mari kita merenungkan sebuah adagium terkenal dari pemimpin militer besar dunia, Napoleon Bonaparte (15 Agustus 1769 – 5 Mei 1821) seorang jenderal militer dan negarawan Prancis yang naik ke puncak kekuasaan selama Revolusi Prancis hingga menjadi Kaisar Prancis:

“Tidak ada prajurit yang jelek. Yang ada hanya komandan-komandan yang jelek” (There are no bad soldiers, only bad commanders).

Kasus ini bermula ketika dua anggota Satpol PP Kabupaten Probolinggo berinisial JA dan MU menjadi sorotan setelah diduga mengeluhkan tugas pengamanan aksi demonstrasi yang dinilai menambah beban pekerjaan dan mengganggu waktu istirahat.

Dua oknum anggota Satpol PP Kabupaten Probolinggo tersebut viral di media sosial setelah terekam mengeluh saat bertugas mengamankan aksi demonstrasi.

Dugaan keluhan itu mencuat melalui sebuah video saat pengamanan aksi masyarakat di depan Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (21/10/2026). Dalam video yang beredar, salah satu oknum petugas terdengar mengeluh dalam bahasa Madura bahwa aksi demonstrasi terus-menerus merepotkan dan mengganggu waktu tidurnya.

Pernyataan tersebut seketika menuai kritik luas dari warganet serta aliansi mahasiswa, seperti BEM perguruan tinggi di salah satu wilayah Probolinggo, yang menuntut klarifikasi terbuka serta sanksi etik.

Menanggapi hal itu, Kasatpol PP Kabupaten Probolinggo, Taufik Alami, menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut, mengaku telah menegur personel yang bersangkutan, serta memastikan proses pembinaan dan penanganan sanksi tengah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama tim kepegawaian. Perlu dicatat pula bahwa pengamanan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP pada saat demo di gedung DPRD tersebut merupakan bentuk pelaksanaan instruksi langsung dari pimpinan tertingginya.

Analisis dan Koreksi Kepemimpinan

Menanggapi dinamika peristiwa tersebut, Habib Mustofa memberikan sejumlah catatan penting dari sudut pandang kepemimpinan:

Pertama-tama, saya mengapresiasi responsivitas dari pimpinan penegak Perda ini dalam menyikapi pemberitaan di media sosial yang begitu cepat (gercep) memberikan tanggapan kepada publik dan media.

Namun, ada beberapa hal mendasar yang perlu dikoreksi. Seharusnya, pemberian sanksi atau teguran kepada bawahan tidak serta-merta dibebankan sepenuhnya kepada anggota di lapangan. Harus ada evaluasi dan pembinaan internal yang objektif.

Dalam kaidah kepemimpinan yang mapan, idealnya di dalam sebuah pasukan tidak ada bawahan yang salah; yang salah adalah pimpinannya. Tidak ada prajurit yang salah, yang ada adalah komandan yang keliru.

Permohonan maaf secara terbuka yang dilakukan oleh kedua oknum Satpol PP Kabupaten Probolinggo sangat mengiris hati dari sisi kemanusiaan. Penyampaian identitas secara terbuka-karena disiarkan melalui video tanpa penyensoran wajah di media sosial—dapat mengganggu psikologis dan mental mereka. Mereka sudah cukup dikritik secara sosial di dunia maya oleh warganet maupun diberitakan di media. Menurut subjektivitas pendapat saya, permohonan maaf ke publik cukup diwakili oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo.

Mereka masih mempunyai hak penuh untuk membela diri. Apalagi, situasi ini menempatkan mereka dalam posisi yang buruk di mana publik seakan-akan sudah menghakimi mereka bersalah bahkan memaksa mereka meminta maaf secara terbuka seolah-olah sudah berstatus sebagai tersangka.

Padahal, proses pembinaan internal yang bijak harus dikedepankan. Jangan sampai hak-hak karyawan atau bawahan untuk membela diri diabaikan begitu saja.

“Harapan saya, jangan sampai ada tekanan dari pihak manapun yang memaksa pimpinan untuk menjatuhkan punishment di luar batas kemampuan bawahannya,” tegas Habib Mustofa, Minggu (25/10/2026).

Anggota yang bersangkutan sebenarnya masih berhak membela diri dan cukup menyampaikan permohonan maaf secara internal (tidak perlu diekspos ke publik). Pimpinan harus bertanggung jawab penuh dan menjadi suri teladan. Karakter pimpinan sejati harus mencerminkan pembinaan yang mengayomi, bukan sebaliknya.

Sebagai cerminan nyata dalam kepemimpinan yang berintegritas, kita bisa melihat kisah Cho Hyun-oh, mantan Kepala Kepolisian Nasional Korea Selatan. Ia secara kesatria memutuskan mundur dari jabatannya pada tahun 2012 sebagai bentuk pertanggungjawaban moral yang besar.

Keputusan itu diambil setelah terjadi kegagalan dan kelalaian serius oleh anak buahnya dalam menangani kasus penculikan serta pembunuhan seorang wanita di Suwon, meskipun ia tidak terlibat secara langsung dalam operasional tersebut. Inilah wujud nyata bagaimana seorang pemimpin sejati berani pasang badan dan bertanggung jawab penuh atas institusi yang dipimpinnya, alih-alih melempar seluruh kesalahan ke pundak bawahannya.

Catatan Akhir:  Jika ada pihak yang keberatan, silakan dibantah secara tulisan maupun di media sosial.