BSPS Jadi Motor Ekonomi, Pemerintah Percepat Perbaikan 400 Ribu Rumah
BALIKPAPAN – Pemerintah pusat mengarahkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai instrumen ganda, yakni mempercepat perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sekaligus menggerakkan ekonomi lokal, saat peninjauan langsung dilakukan di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Selasa (05/05/2026).
Peninjauan dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan menyasar rumah warga penerima bantuan, Arbaina dan Nur. Keduanya menerima bantuan senilai Rp20 juta per unit, dengan jadwal pengerjaan dimulai 15 Mei hingga 15 Agustus 2026.
Dalam kesempatan itu, Maruarar menegaskan bahwa BSPS menjadi bagian dari strategi nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pengentasan RTLH di seluruh Indonesia.
“Rumah yang kita lihat tadi kondisinya sangat memprihatinkan dan sebelumnya belum pernah tersentuh program negara. Ini bukti negara hadir langsung untuk rakyat,” ujarnya, sebagaimana dilansir Kutai Raya, Selasa (06/05/2026).
Ia mengungkapkan, target perbaikan rumah secara nasional meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit per tahun, dibandingkan realisasi sebelumnya sekitar 45 ribu unit. Untuk wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), target tahun ini ditetapkan sebanyak 3.000 unit, meningkat dari sekitar 665 unit pada tahun sebelumnya.
Namun, Maruarar menekankan bahwa dampak program tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang diperbaiki, melainkan juga efek ekonomi yang ditimbulkan di tingkat lokal.
“Begitu rumah dibangun, semua ikut bergerak. Ada tukang, toko material, penjual pasir, semen, hingga warung makan. Ini bukan sekadar bedah rumah, tapi juga menghidupkan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Untuk memperkuat dampak tersebut, pemerintah juga menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menyasar sektor perumahan. Program ini ditujukan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk kontraktor kecil, pengembang, dan penyedia bahan bangunan, dengan dukungan pembiayaan berbunga ringan.
Maruarar menyebut, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kita ingin lebih banyak masyarakat naik kelas. Jangan bangga kalau orang miskin banyak. Negara harus menciptakan lebih banyak masyarakat sejahtera dengan skema yang pro-rakyat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi di Pemprov Kaltim yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, namun masih terdapat masyarakat yang tinggal di hunian tidak layak.
“Inilah yang sedang dibereskan. Kekayaan alam harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tambahnya.
Pemerintah memastikan evaluasi program dilakukan secara berkala dengan melibatkan data Badan Pusat Statistik (BPS) serta pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Evaluasi nasional dijadwalkan setiap awal bulan, dengan laporan perdana direncanakan pada 1 Juni 2026.
Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai menjadi faktor kunci keberhasilan program, terutama dalam memastikan ketepatan sasaran dan percepatan realisasi di lapangan.
Dengan pendekatan yang menggabungkan intervensi sosial dan stimulus ekonomi, BSPS diposisikan sebagai strategi pembangunan yang tidak hanya memperbaiki kualitas hunian, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat secara langsung. []
Penulis: Redaksi | Penyunting: Redaksi01
