Program Bedah Rumah Dikebut, Ribuan Hunian di Kaltim Diperbaiki
JAKARTA – Pemerintah mempercepat pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai langkah strategis memperbaiki kualitas hunian sekaligus mendorong dampak ekonomi masyarakat, dengan target renovasi mencapai 3.000 unit rumah pada 2026.
Percepatan ini ditandai dengan dimajukannya jadwal pelaksanaan dari semula 20 Mei menjadi 15 Mei 2026, dengan target penyelesaian seluruh pekerjaan pada 15 Agustus 2026. Program tersebut melibatkan 39 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk memastikan pelaksanaan berjalan optimal.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut peningkatan kuota ini signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 655 unit di Kaltim. Fokus program diarahkan pada pengurangan backlog rumah tidak layak huni (RTLH), terutama di Kota Balikpapan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan percepatan ini menjadi bukti konkret intervensi pemerintah dalam sektor perumahan. “Program bedah rumah ini tidak hanya memperbaiki hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kami memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan tanpa pungutan apa pun karena bersumber dari APBN,” ujarnya, sebagaimana dilansir Kompas, Selasa (05/05/2026).
Dari sisi dukungan anggaran dan pelaksanaan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan turut memperkuat program dengan menambah 600 unit bantuan, terdiri dari 500 unit dari Pemprov Kaltim dan 100 unit dari Pemkot Balikpapan. Sementara itu, Kementerian PKP juga menambah sekitar 700 unit melalui skema BSPS.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan agar program berjalan efektif. “Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan program ini. Dukungan daerah sangat penting untuk memastikan program berjalan efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” kata Tito.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyatakan komitmen daerah dalam memperluas manfaat program tersebut bagi masyarakat. “Kami mendukung penuh program ini melalui penambahan kuota agar semakin banyak masyarakat Kaltim yang dapat merasakan manfaatnya, khususnya dalam peningkatan kualitas tempat tinggal,” ujarnya.
Dengan peningkatan kuota dan percepatan pelaksanaan, pemerintah berharap program BSPS tidak hanya memperbaiki kondisi hunian, tetapi juga memperkuat daya beli masyarakat serta menggerakkan aktivitas ekonomi lokal di Kaltim. []
Penulis: Suhaiela Bahfein | Penyunting: Redaksi01
