Dispar Kutim Pastikan Status Lahan Sebelum Bangun Fasilitas Wisata

Dispar Kutim menekankan pentingnya kepastian status lahan untuk mencegah sengketa dalam pembangunan fasilitas wisata, termasuk pengembangan kawasan Tangga Bidadari dan Pulau Miang.

ADVERTORIAL – Kejelasan status hukum lahan menjadi salah satu perhatian Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam merencanakan pembangunan infrastruktur destinasi wisata. Langkah tersebut diperlukan untuk menghindari potensi sengketa sekaligus memastikan fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah daerah dapat dimanfaatkan tanpa menghadapi persoalan pertanahan di kemudian hari.

Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Kutim, Mahriadi, menegaskan bahwa kepastian status lahan harus menjadi perhatian sebelum pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dilaksanakan. Persyaratan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan pengembangan destinasi, selain kemampuan keuangan daerah.

“Lahannya harus clear and clean supaya tidak bermasalah di kemudian hari,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/11/2026).

Penegasan tersebut berkaitan dengan sejumlah rencana pengembangan destinasi wisata di Kutim yang membutuhkan pembangunan fasilitas pendukung. Selain memastikan lahan tidak bermasalah, Dispar Kutim harus menentukan prioritas pekerjaan karena tidak seluruh kebutuhan infrastruktur dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Mahriadi menjelaskan, pelaksanaan pembangunan destinasi disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Kondisi tersebut mengharuskan dinas mempertimbangkan kebutuhan setiap objek wisata sebelum menentukan pekerjaan yang dapat dilaksanakan.

“Ya, kita menyesuaikan anggaran yang tersedia. Kalau seandainya anggarannya tidak tersedia, otomatis kegiatan untuk pembangunan objek wisata atau tempat destinasi kita sesuaikan dengan anggaran,” kata Mahriadi.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah destinasi wisata Tangga Bidadari. Pada 2026, penanganan kawasan tersebut mencakup pembangunan turap untuk mengatasi dampak longsor yang sebelumnya terjadi serta penataan akses masuk menuju lokasi wisata.

Pembangunan turap diarahkan untuk menangani kerusakan kawasan akibat longsor. Sementara itu, penataan akses masuk menjadi bagian dari kebutuhan infrastruktur pendukung agar pengunjung lebih mudah menjangkau destinasi tersebut.

Selain Tangga Bidadari, Dispar Kutim juga memberikan perhatian terhadap pengembangan fasilitas wisata menuju Pulau Miang. Pekerjaan yang dilakukan meliputi pembangunan kanopi pada jalur penyeberangan dari Sebalokan menuju pulau tersebut.

Fasilitas kanopi disiapkan sebagai tempat berteduh bagi pengunjung yang menggunakan jalur penyeberangan. Penyediaan sarana tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan, khususnya ketika menunggu keberangkatan menuju Pulau Miang.

Pengembangan destinasi tersebut juga mencakup rencana penataan lahan parkir dan akses masuk. Mahriadi menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang diketahuinya, jalan masuk yang direncanakan memiliki panjang sekitar dua kilometer.

Meski demikian, realisasi pembangunan fasilitas pendukung masih harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran serta kesiapan lokasi. Kepastian status lahan menjadi perhatian agar pembangunan yang direncanakan tidak menimbulkan kendala hukum ataupun persoalan pengelolaan pada masa mendatang.

Penataan infrastruktur destinasi juga berkaitan dengan upaya meningkatkan daya tarik pariwisata daerah. Akses yang memadai, fasilitas penunjang, dan kondisi kawasan yang terpelihara menjadi faktor penting dalam mendukung kenyamanan pengunjung.

Dengan mempertimbangkan kepastian lahan dan kemampuan anggaran, Dispar Kutim berupaya melaksanakan pengembangan destinasi secara bertahap sesuai kebutuhan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko persoalan pertanahan sekaligus memastikan pembangunan fasilitas wisata memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan sektor pariwisata Kutim. []

Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum