Pemerintah Siapkan Akad Massal 62.000 Rumah Subsidi di Batang
JAKARTA – Pemerintah menjadwalkan pelaksanaan akad massal 62.000 rumah subsidi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah (Jateng), pada Kamis (30/07/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari percepatan program perumahan nasional yang juga diiringi target renovasi 400.000 rumah tidak layak huni sepanjang 2026 melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah diundang untuk menghadiri pelaksanaan akad massal tersebut. Pernyataan itu disampaikan Maruarar usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/07/2026).
“Saya undang tadi Bapak Presiden tanggal 30 Juli di Batang untuk akad 62.000 rumah subsidi,” kata Maruarar kepada wartawan, sebagaimana diberitakan Bisnis, Senin (20/07/2026).
Pelaksanaan akad massal itu menjadi salah satu agenda pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Di saat yang sama, pemerintah juga meningkatkan target renovasi rumah tidak layak huni menjadi 400.000 unit pada 2026 atau hampir sembilan kali lipat dibandingkan target 45.000 unit pada 2025.
Target tersebut sebelumnya dibahas dalam pertemuan antara Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Sekretariat Kabinet. Pembahasan mencakup percepatan pelaksanaan BSPS yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan.
“Pemerintah menargetkan renovasi 400.000 rumah tidak layak huni pada tahun 2026, meningkat signifikan dibandingkan target tahun 2025 yang mencapai 45.000 unit,” ujar Teddy.
Selain peningkatan target, pemerintah juga mengevaluasi pelaksanaan program bedah rumah di berbagai daerah. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan proses renovasi berjalan lebih cepat dan bantuan dapat diterima masyarakat yang memenuhi syarat.
Menurut Teddy, percepatan pelaksanaan BSPS membutuhkan koordinasi yang lebih erat antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Sinergi antarpemangku kepentingan dinilai penting agar penyaluran bantuan renovasi rumah berlangsung efektif, tepat sasaran, dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
“Melalui kolaborasi yang semakin kuat, pemerintah berharap penyediaan hunian yang layak dapat dipercepat sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah,” pungkas Teddy.
BSPS merupakan program pemerintah yang memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Pelaksanaannya melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan maupun renovasi sehingga diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian yang lebih layak di berbagai wilayah. []
Redaksi01
