Pemkab Kukar Lantik 58 Pejabat, Perkuat Koordinasi Penanganan Karhutla

Pemkab Kukar melantik lima pejabat administrator dan 53 pejabat pengawas untuk memperkuat pemerintahan di kecamatan dan kelurahan sekaligus mempercepat penanganan Karhutla, kekeringan, dan krisis air bersih.

ADVERTORIAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melantik 58 pejabat administrator dan pengawas, Jumat (18/09/2026), untuk memperkuat struktur pemerintahan sekaligus mempercepat penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), kekeringan, dan krisis air bersih di sejumlah wilayah.

Pelantikan yang berlangsung di Aula Serbaguna Kantor Bupati Kukar itu mencakup lima pejabat administrator dan 53 pejabat pengawas. Pengisian jabatan terutama diarahkan untuk memperkuat pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan yang dinilai memiliki peran penting dalam merespons persoalan masyarakat di lapangan.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan masih terdapat jabatan administrator dan pengawas yang kosong, khususnya di tingkat kecamatan. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat koordinasi dan komunikasi dalam penanganan persoalan yang membutuhkan respons cepat.

“Banyaknya pejabat administrator dan pengawas di tingkat kecamatan yang masih kosong sehingga mempersulit proses koordinasi dan komunikasi untuk proses penanganan-penanganan kita terhadap kondisi kekeringan dan kebakaran hutan yang ada di lapangan,” ucap Aulia dalam sambutannya.

Aulia meminta pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan wilayah kerja masing-masing, memahami kondisi lapangan, serta mengambil langkah sesuai tugas dan kewenangannya.

“Segera menyesuaikan diri di lapangan. Segera bantu dan ambil posisi di lapangan,” tegasnya.

Arahan tersebut terutama ditujukan kepada pejabat yang ditempatkan di wilayah yang tengah menghadapi kebakaran dan kekeringan. Salah satunya Camat Anggana yang baru dilantik.

“Kepada Camat Anggana, segera pimpin proses pemadaman api dan penanganan kekeringan di Kecamatan Anggana,” katanya.

Selain Anggana, Aulia menyoroti persoalan di Muara Jawa. Wilayah tersebut disebut menghadapi intrusi air laut yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Ia meminta pejabat di wilayah itu segera berkoordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait untuk mencari langkah penanganan serta melaporkan perkembangan kondisi di lapangan.

“Segera tangani masalah ini, berkoordinasi dengan pihak terkait, sampaikan dan laporkan langsung masalah ini kepada kami,” ujar Aulia.

Aulia juga menegaskan seluruh pejabat Pemkab Kukar harus memiliki kesiapsiagaan ketika sewaktu-waktu diperlukan untuk menangani persoalan masyarakat. Menurutnya, lokasi tempat tinggal pejabat bukan menjadi persoalan sepanjang yang bersangkutan mampu memenuhi panggilan tugas.

“Ketika Bapak-Ibu dibutuhkan oleh masyarakat, ketika dibutuhkan oleh pimpinan, Bapak-Ibu harus segera datang dan menyelesaikan permasalahan yang akan kita selesaikan,” tegasnya.

Ia menekankan penyelesaian berbagai persoalan di Kukar memerlukan kerja sama seluruh unsur pemerintahan, bukan bergantung pada individu tertentu.

“Kukar tidak membutuhkan superhero. Kukar membutuhkan super team yang hebat,” tuturnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar Rendra Abadi mengatakan, dari 58 pejabat yang dilantik, lima orang merupakan pejabat administrator dan 53 lainnya pejabat pengawas.

“Yang dilantik tadi ada 58 orang, terdiri dari lima pejabat administrator dan 53 pejabat pengawas,” ujar Rendra.

Menurut Rendra, pelantikan tersebut diarahkan untuk memperkuat struktur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Penguatan aparatur di tingkat wilayah dinilai semakin penting di tengah persoalan Karhutla, kekeringan, dan keterbatasan air bersih yang sedang dihadapi sejumlah wilayah.

Karena itu, para pejabat yang telah dilantik diminta tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dan segera menjalankan tugas di wilayah masing-masing.

“Dengan adanya mutasi hari ini, para pejabat yang sudah dilantik cepat langsung menyesuaikan dan mengambil alih di lapangan,” tuturnya.

Sementara itu, Rokip yang sebelumnya menjabat Sekretaris BKPSDM Kukar dan kini dilantik sebagai Camat Anggana menyatakan siap menindaklanjuti instruksi Bupati Kukar dengan memperkuat koordinasi penanganan persoalan di lapangan.

Ia menilai penanganan Karhutla dan kekeringan tidak dapat dilakukan satu pihak saja, tetapi membutuhkan koordinasi pemerintah kecamatan, kelurahan, perangkat daerah, unsur penanganan bencana, serta masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita segera berkoordinasi dan bergerak di lapangan. Arahan dari Pak Bupati tentu menjadi perhatian kami untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Setelah menerima amanah sebagai Camat Anggana, Rokip mengatakan langkah awal yang akan dilakukan adalah memetakan kondisi wilayah serta berkoordinasi dengan unsur terkait untuk mengetahui kebutuhan penanganan secara langsung.

“Kalau ada persoalan di lapangan, tentu akan segera kami koordinasikan dan laporkan. Kami siap menjalankan arahan pimpinan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Penguatan struktur pemerintahan di kecamatan dan kelurahan tersebut diharapkan memperpendek jalur koordinasi serta mempercepat respons pemerintah terhadap Karhutla, kekeringan, krisis air bersih, dan persoalan masyarakat lainnya di Kukar. []

Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Aulia Setyaningrum