Perangkat Daerah Diminta Susun Anggaran Yang Berdampak ke Masyarakat
ADVETORIAL – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni meminta agar perangkat daerah dapat menyusun anggaran dengan komposisi proporsional dan difokuskan kepada belanja kegiatan yang real serta dapat dirasakan langsung dampaknya bagi masyarakat. “Cara menyusun anggaran dengan komposisi yang proporsional adalah (setiap) belanja kegiatan itu dihitung komposisi antara belanja operasional dan kegiatan seperti apa komparasinya. Itu bisa menjadi refleksi bagi kita untuk meningkatkan kinerja,” tegas Sri Wahyuni.
Hal itu dia sampaikan usai membuka Focus Group Disccusion (FGD) Pemetaan Lahan dan Hilirisasi Industri gagasan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro (Disperindag KUKM) Provinsi Kaltim di Harris Hotel, Jalan Untung Surapati Nomor 35 Samarinda, Senin (20/11/2023).
Sri melihat masih ada kecenderungan perangkat daerah dalam penyusunan anggaran kegiatan lebih menitik beratkan proporsi pada belanja operasional dibandingkan dengan belanja kegiatannya. Kisaran komposisinya masih sekitar 55 sampai dengan 65 persen besaran belanja operasional. “Hal ini tentunya masih belum beranjak dari paradigma lama yang memprioritaskan pada belanja operasional dibandingkan kegiatan, sehingga timbul kesan menafikan anggaran bagi publik yang langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Di sisi lain lanjut Sri Wahyuni, penganggaran dengan komposisi ideal dan proporsional tentunya sangat berdampak pada likuiditas anggaran yang menjadi lebih kuat. Seiring dengan perkembangan ekonomi global dan secara tidak langsung berdampak pada keuangan daerah. “Sehingga diperlukan kebijakan pengendalian anggaran yang andal agar komposisi belanja pegawai, belanja modal serta barang dan jasa ke depannya menjadi lebih proporsional. Dengan komposisi yang proporsional tentunya akan sangat berdampak pada likuiditas anggaran yang sehat dan kuat,” jelas mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim ini.
Dia menyarankan penyusunan anggaran perangkat daerah setiap tahunnya perlu ruang fiskal yang lebih besar untuk belanja kegiatan sebab dengan semakin besar belanja kegiatan maka dampaknya akan lebih dirasakan oleh rakyat. “Semakin besar belanja kegiatan maka dampak langsung yang dirasakan masyarakat semakin besar pula yang tentunya akan berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin meningkat,” pungkas Sri Wahyuni. (ADV/AZS/DISKOMINFO.KALTIM)
