PNS Harus Netral

BONTANG – Wali Kota Bontang Adi Darma mengintruksikan kepada seluruh pegawai negeri sipil di jajaran Pemkot Bontang untuk bersikap netral dan tidak mendukung kandidat yang bakal maju pada pemilihan kepala daerah, termasuk dirinya.

Wali Kota mengatakanvhal itu saat memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah di Halaman Kantor Wali Kota Bontang, Rabu
“Ini juga amanat dari Menteri Dalam Negeri, selanjutnya meminta paraBONTANG – Wali Kota Bontang Adi Darma mengintruksikan kepada seluruh pegawai negeri sipil di jajaran Pemkot Bontang untuk bersikap netral dan tidak mendukung kandidat yang bakal maju pada pemilihan kepala daerah, termasuk dirinya.
Wali Kota mengatakanvhal itu saat memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah di Halaman Kantor Wali Kota Bontang, Rabu
“Ini juga amanat dari Menteri Dalam Negeri, selanjutnya meminta para PNS bisa bersikap netral pada pilkada nanti. Tujuannya pun jelas, agar pilkada bisa berjalan secara demokratis, lancar, tertib, aman, dan jurdil,” katanya.
Ia pun mengintruksikan PNS agar lebih mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, termasuk melaksanakan program-program yang masih atau sedang dalam pelaksanaan terkait dengan penyediaan pendanaan, keamanan, dan ketertiban jelang pilkada pada 9 Desember 2015.
Selain menyinggung soal pilkada, Adi Darma juga kembali mengingatkan bahwa kebijakan otonomi daerah ke depan akan menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan di tengah-tengah kemajemukan lokal, regional dan nasional.
“Otonomi daerah dituntut menumbuhkan kemandirian penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang aspiratif, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Otonomi daerah, lanjutnya, dituntut mengharmoniskan pemanfaatan berbagai sumber daya lokal dan kearifan daerah yang merefleksikan perlunya kesiapan kapasitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat. [] ANT
bisa bersikap netral pada pilkada nanti. Tujuannya pun jelas, agar pilkada bisa berjalan secara demokratis, lancar, tertib, aman, dan jurdil,” katanya.

Ia pun mengintruksikan PNS agar lebih mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, termasuk melaksanakan program-program yang masih atau sedang dalam pelaksanaan terkait dengan penyediaan pendanaan, keamanan, dan ketertiban jelang pilkada pada 9 Desember 2015.

Selain menyinggung soal pilkada, Adi Darma juga kembali mengingatkan bahwa kebijakan otonomi daerah ke depan akan menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan di tengah-tengah kemajemukan lokal, regional dan nasional.

“Otonomi daerah dituntut menumbuhkan kemandirian penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang aspiratif, transparan, dan akuntabel,” katanya.

Otonomi daerah, lanjutnya, dituntut mengharmoniskan pemanfaatan berbagai sumber daya lokal dan kearifan daerah yang merefleksikan perlunya kesiapan kapasitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat. [] ANT