Stok Terbatas, Bulog Genjot Penyaluran MinyaKita ke Daerah
JAKARTA – Pemerintah melalui Perusahaan Umum (Perum) Bulog mempercepat distribusi minyak goreng rakyat merek MinyaKita ke berbagai wilayah guna menekan gejolak harga dan memastikan ketersediaan pasokan, meski dihadapkan pada kendala logistik dan keterbatasan stok dari produsen.
Direktur Operasi (Dirops) Perum Bulog Andi Afdal menegaskan distribusi dilakukan secara terukur dengan memanfaatkan jaringan logistik nasional serta penguatan koordinasi lintas lembaga agar menjangkau wilayah hingga pelosok.
“Distribusi MinyaKita tetap kami jalankan secara terukur dan berkelanjutan,” kata Andi, sebagaimana dilansir Money, Jumat, (01/05/2026).
Ia menjelaskan strategi tersebut dirancang untuk meredam fluktuasi harga di tingkat konsumen, terutama di daerah dengan akses distribusi terbatas. Bulog juga meningkatkan kapasitas penyimpanan di sejumlah wilayah guna mempercepat penyaluran dan menjaga stabilitas harga.
“Bulog juga terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kelancaran pasokan di berbagai wilayah terlebih di wilayah yang memiliki tantangan medan distribusi seperti di Indonesia,” tuturnya.
Lebih lanjut, Bulog menegaskan komitmennya dalam menjalankan mandat pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
“Bulog akan terus hadir menjalankan mandat pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat,” ucap Andi.
Di sisi lain, upaya distribusi masih menghadapi sejumlah hambatan teknis, terutama keterbatasan pasokan dari produsen serta tantangan geografis yang berdampak pada biaya logistik. Kondisi ini terutama dirasakan di wilayah Indonesia Timur yang memerlukan jalur distribusi berlapis.
“Untuk stok MinyaKita komersial di beberapa wilayah memang sangat terbatas, belum ada tambahan pasokan lagi dari produsen,” kata Wawan.
Ia menambahkan keterbatasan infrastruktur, seperti belum meratanya keberadaan gudang Bulog di daerah terpencil, turut menghambat percepatan distribusi.
“Beberapa wilayah juga belum terjangkau karena tadi yang kami sampaikan seperti beras, gudang Bulog tidak berada, tidak ada di seluruh wilayah, jadi ini cukup menghambat,” tutur Wawan.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan realisasi distribusi dari produsen telah melampaui batas minimal yang ditetapkan pemerintah melalui kebijakan alokasi pasokan minyak goreng rakyat.
“Di atas kewajiban minimal 35 persen,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga MinyaKita tetap terjaga dan akses masyarakat terhadap minyak goreng dapat semakin merata, meski tantangan distribusi di sejumlah wilayah masih perlu diatasi secara bertahap. []
Penulis: Arya Pratama | Penyunting: Redaksi01
